TANA PASER,suarabalikpapan.com-Program bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu untuk saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Jika sebelumnya masyarakat mendapatkan bantuan berupa rumah saat ini masyarakat hanya mendapatkan bantuan bahan material. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Paser, Hulaimi.
Dijelaskan pada tahun 2022 ini program bantuan perumahan untuk masyarakat di Paser Paser mulai berjalan, namun hanya bantuan bahan material, ada yang menggunakan anggaran daerah, dari pihak perusahan serta dari anggaran pusat. “Dari provinsi belum ada yang masuk yang sudah mulai berjalan bantuan dari pusat, perusahaan dan daerah,” kata Hulaimi, kepada media ini, pada Jumat (8/7/2022).
Hulaimi melanjutkan, agenda pengerjaan semenisasi di tahun 2022 juga akan dilaksanakan di lingkungan pedesaan maupun perkotaan, baik di pusat pemerintahan maupun di pelosok desa. Ia menjelaskan bantuan rumah yang dulu dibangun, sekarang hanya disiapkan bahan. Sebenarnya aturan ini bukan dari DPKPP Paser melainkan dari pusat dan nilainya 1 unit kurang lebih Rp 17 juta. “Rp 17 juta itu nilainya yang berupa bahan tidak lagi kita bangunkan utuh, supaya ada partisipasi masyarakat di dalamnya,” jelasnya.
Bantuan ini kata Hulaimi diperuntukan kepada seluruh masyarakat di Paser yang benar benar perlu dibantu dan yang mengusulkan dari Desa dan Kecamatan. Namun dengan adanya keterbatasan itu bantuan yang ada pihaknya harus memilah, siapa yang patut mendapatkan bantuan tersebut. “Yang jelas sebelum kita bantu, kita tinjau dulu , kita nilai dulu apakah layak dibantu atau tidak,” ujarnya.
Jadi ada tim penilai yang menentukan bahwa rumah itu layak atau tidak mendapat bantuan, tentunya tim harus memilah seperti itu, karena bantuan seperti ini semua orang mau bantuan tersebut. “Mau mampu mau tidak mampu semua pasti mau, ini juga yang dikhawatirkan pusat atau provinsi, karena bantuan rumah tidak layak huni selalu bertambah, jadi kami perkuat di bidang penilaian untuk menilai layak atau tidaknya dibantu,” ucapnya.
Ia pun mempersilakan bagi kepala desa memasukkan semua data-data masyarakatnya yang masuk kriteria yang harus dibantu. Nanti ada tim untuk menilai layak atau tidaknya dibantu. Program tersebut saat ini mulai berjalan di semua kecamatan yang ada di Paser namun untuk jumlah tidak bisa tentukan di setiap kecamatan mendapatkan berapa kuotanya. “Yang pasti jumlah dari pusat sebanyak 500 unit lebih bantuan untuk unitnya tersebar di semua desa di Paser, sedangkan bantuan dari provinsi belum, untuk daerah sendiri ada namun diperuntukan untuk menutupi yang kekurangan dan yang wajib diberikan bantuan,” bebernya.
Hulaimi menambahkan, keterbatasan anggaran yang membuat tidak bisa diakomodir semua permintaan dari masyarakat yang mengusulkan, pihak Dinas hanya bisa memprogramkan, semua usulan semuanya ditindaklanjuti tidak hanya dibiarkan saja. “Karena faktor anggaran ini yang membuat tidak semuanya langsung terakomodir jadi secara bertahap, mudahan saja kedepan anggaran daerah kita bisa membantu kearah sana semua, yang penting pengawasannya yang perlu,” tambahnya.
Ia memastikan data masyarakat tidak akan tumpang tindih pasalnya dinas memiliki data yang valid. “Kita memiliki data yang tidak tumpang tindih, karena bila sudah dibantu terus tahun depan minta lagi akan ketahuan dan itu tidak bisa lagi diberikan, hal seperti itu juga yang kita jaga sampai saat ini,” pungkasnya.(adv/sb-06)
