TANA PASER,suarabalikpapan.com-Guna meningkatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Paser, DPRD Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait di ruang Bapekat DPRD Paser, Rabu (1/2/2023). RDP membahas mengenai peningkatkan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Paser. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Fadli Imawan didampingi Wakil Ketua H Abdullah dan anggota serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser M.Yunus Syam dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Isnaini. Wakil Ketua DPRD Fadli Imawan mengatakan, salah tugas DPRD adalah memajukan sektor pendidikan hal tersebutlah yang menjadikan dasar DPRD Paser mengelar RDP dengan OPD, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, fasilitasi dan kualitas pendidikan di Kabupaten Paser. Alokasi anggaran yang diamanahkan oleh undang-undang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen keempat bahwa 20 persen APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 20 persen tersebut rata-rata berkisar Rp500 miliar, setiap tahun namun dari Rp500 miliar itu digunakan hanya untuk operasional biaya langsung, tidak langsung, gaji guru, dan sebagainya tidak termasuk bangunan. Ketika diakumulasikan bahwa kewajiban terhadap amanah sudah memang dipenuhi oleh APBD Kabupaten Paser, namun permasalahannya, kebutuhan dunia pendidikan di Paser jauh dari itu. Untuk insfratruktur pendidikan di Paser saat ini memerlukan anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilainya itu pasti akan bertambah, jika mengingat bangunan yang saat ini di Paser dalam kondisi sedang dan akan terus memburuk apabila tidak segera ditangani dengan baik. “Harapan kami, hal ini bisa menjadi prioritas pemerintah daerah untuk direncanakan tahapan demi tahapan agar infrastruktur sekolah kita ini dari tahun ke tahun makin baik, bukan makin mundur,” kata Fadli Imawan usai RDP. Anggaran yang dikucurkan untuk dunia pendidikan lanjut Fadli, cukup besar, namun tidak pernah membawa perubahan khususnya pada bangunan-bangunan sekolah di Paser. Belum lama ini para anggota DPRD Paser sudah survei dan melihat keadaan sekolah di setiap wilayah di Paser, bahkan satu sekolah yang berada di Desa Batu Kajang sampai tiga shift kegiatan belajar mengajar nya. “Bayangkan bagaimana susahnya sekolah itu, belum lagi melihat bangunan-bangunan yang tidak layak yang sebelumnya pernah viral yaitu SDN 008 di Kecamatan Batu Engau karena muridnya belajar dengan lesehan di luar,” jelasnya. Dunia pendidikan di Paser khususnya pada saprasnya kata Fadli, kondisinya cukup memprihatinkan, oleh karena itu, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Para anggota DPRD Paser tetap tidak kurang juga perhatiannya tersebut dibuktikan pada setiap tahun pasti menyisihkan dana pokir untuk kemajuan dunia pendidikan di Paser. “Walaupun kami juga dituntut oleh konstituen kami untuk berbagai macam hal, mulai dari kesehatan, insfratruktur jalan, pendidikan, pertanian, namun kami tetap membantu dunia pendidikan agar kedepannya lebih baik,” ujarnya. Fadli menjelaskan pada RDP bersama OPD terkait ternyata pada tahun 2023 ini, alokasi anggaran untuk insfratruktur fisik pendidikan di Paser hanya sebesar Rp750 juta dari usulan Rp18 miliar pembangunan fisik. Berdasarkan penjelasan dari Kadisdikbud Paser serta Kepala Bapedalitbang Paser pada tahun ini ada pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di 10 sekolah sebesar Rp10 miliar, namun berdasarkan data tak satupun ada pembangunan ruang belajar. “Dari 10 alokasi sekolah dari DAK, tak satupun ada pembangunan ruang belajar. Sementara, saat ini masih cukup banyak gedung sekolah kita yang fisiknya sudah tidak layak untuk digunakan dan termasuk ada sekolah yang digunakan belajar tiga shif di Batu Engau,” tegasnya. Para anggota DPRD Paser kata Fadli, sempat mempertanyakan terkait dari program pengadaan laptop, apakah dirasa sangat prioritas pasalnya pembangunan sarana fisik pendidikan saat ini harus menjadi perhatian serius dan prioritas Pemkab Paser. “Setiap kita kunjungan, kepala desa dan para guru selalu mengeluhkan fisik sekolah yang sudah tidak layak, dan ini belum termasuk terbatasnya ruang belajar,” bebernya. Para anggota DPRD Paser dalam RDP tersebut, ujar Fadli menegaskan saat ini anggaran fisik pendidikan mengalami penurunan cukup besar yang menggambarkan usulan prioritas, dari hasil Musrenbang pun tidak pernah direalisasikan, artinya ini melanggar aturan. “Urusan wajibnya jangan diabaikan, saat ini kondisi fisik pendidikan kita sangat memprihatinkan, bahkan, ada usulan dua tahun tidak pernah masuk-masuk, sementara kebutuhannya sangat mendesak,” tegasnya. Fadli menambahkan, solusinya DPRD Paser akan membawa ini ke rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Paser untuk meminta ruang di anggaran APBD Paser lebih di tingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya dalam hal dunia pendidikan di Paser. “Rapat selanjutnya dengan TAPD tahun 2024 fisik, fasilitas dan kualitas pendidikan harus ditingkatkan,” tambahnya.(sb-06)
Dewan Soroti Anggaran Pembangunan Fisik Pendidikan 2023, Diusulkan Rp18 M Disetujui Rp750 Juta
