BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Adanya tuntutan dari LSM dan Masyarakat umum agar DPRD Balikpapan khususnya Komisi III agar memaksimalkan pengawasan terhadap proyek pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang dikerjakan PT Fahreza Duta Perkasa (PTFDP) menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) atau tahun jamak sebesar Rp134 miliar lebih.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, tuntutan LSM dan Masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar sebab DPRD merupakan lembaga pengawas pembangunan proyek menggunakan APBD.
“Adanya tuntutan kepada kami terkait proyek tersebut merupakan hal yang wajar,”kata Alwi Al Qadri kepada awak media di ruang kerjanya Senin (7/8/2023).
Diakui Alwi, kinerja Komisi III dalam mengawal proyek pengendalian banjir DAS Ampal sudah maksimal. Seperti melakukan peninjauan lapangan setelah menerima beberapa masukan dari warga. Kemudian memberikan rekomendasi pemberhentian kontak pekerjaan hingga membentuk panitia khusus (Pansus). “Tetapi itu semua kembali kepada Pemkot Balikpapan, mungkin ada pertimbangan yang lain,” katanya. Politisi Partai Golkar ini, berharap sisa waktu hingga Desember 2023 PT FDP dapat memaksimalkan penyelesaian proyek tersebut.
“Jangan sampai proyek pengendalian banjir DAS Ampal ini tidak maksimal mengatasi banjir. Bahkan justru menambah titik-titik banjir,” pungkas Anggota DPRD Dapil Balikpapan Barat ini.(sb-03).
