TANA PASER,suarabalikpapan.com-Guna mendukung penerapan Carbon Fund dalam menjaga kelestarian lingkungan, Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengikuti Workshop Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Hutan dan Lahan di Provinsi Kaltim, di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (29/8/2023).
Bupati Fahmi mengatakan, kegiatan ini cukup strategis bagi peran Pemkab Paser dalam penerapan Carbon Fund guna menjaga kelestarian lingkungan daerah. Sebab menurut Gubernur Kaltim Isran Noor dalam paparannya mengatakan, ada beberapa daerah di Kaltim yang mendapat kucuran anggaran dari Pemprov Kaltim melalui World Bank sebesar Rp 1,3 triliun.
“Untuk Kabupaten Paser mendapatkan anggaran sebesar Rp6 miliar lebih. Anggaran ini bakal digunakan lagi oleh beberapa OPD, termasuk Diskominfostaper, DLH, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan serta DPMPTSP,” katanya.
Bupati berharap apa yang telah dilakukan Gubernur Kaltim bisa dilanjutkan oleh OPD-OPD di lingkungan Pemkab Paser guna mendukung kelestarian hutan di Paser.
“Kami harapkan untuk OPD di lingkungan Pemkab Paser yang hadir dapat segera menindak lanjuti apa yang telah dilakukan Gubernur Kaltim,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan persoalan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab masyarakat, pemerintah dan LSM, tapi juga negara-negara maju di dunia.
“Jangan kita disuruh menjaga hutan, tapi mereka yang justru merusak hutan duluan,” tegas Gubernur Isran Noor di sela-sela acara.
Dia menjelaskan selama ini, negara-negara maju membangun industri besar mereka dengan merusak hutan dan kontribusi emisi yang juga sangat besar. Mereka menuntut negara-negara pemilik hutan seperti Indonesia untuk konsisten menjaga hutan dengan berbagai kampanye, tapi mereka sendiri enggan membantu upaya penyelamatan hutan dan berkontribusi atas upaya-upaya tersebut. Di sisi lain, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa justru menyerang Indonesia. Salah satunya dalam bentuk larangan ekspor minyak sawit ke Eropa karena menilai perkebunan sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan.
“Padahal mereka duluan merusak hutan. Mereka hanya menanam bunga matahari yang enam bulan harus dibabat dan rata lagi jadi tanah. Coba, lebih ramah lingkungan mana dengan perkebunan sawit?” tanya Gubernur.
Sawit berbentuk pohon. Usianya bisa sampai 30 tahun. Selama itulah, sawit akan menahan panas saat terik, menahan air saat hujan dan menyimpan air.
“Sawit kita juga banyak menghasilkan oksigen untuk dunia. Dan sawit di Kaltim khususnya, bukan ditanam di hutan. Tapi areal bukan hutan. Namanya, areal penggunaan lainnya atau APL,” tandasnya lagi. Selain itu, perkebunan sawit di Kaltim menjaga areal konservasi tinggi dengan beragam hayati dan habitat di dalamnya. Dijelaskan pula oleh Gubernur Isran Noor, bahwa sejak lebih dari 10 tahun lalu Kaltim telah berkomitmen menjaga hutan dan lingkungan. Menjadikan isu lingkungan dalam RPJMD 2018-2013 dan menggaungkan Program Kaltim Hijau atau Kaltim Green. Kaltim juga membuat berbagai regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk mitigasi perubahan iklim dan perkebunan berkelanjutan. Semua dilakukan melibatkan semua komponen daerah, masyarakat, pemerintah dan NGO serta LSM.
“Dan faktanya upaya penurunan emisi karbon kita sudah dibayar oleh World Bank USD 20,9 juta dari total USD 110 juta melalui program FCPF Carbon Fund. Kita berhasil menurunkan 32 juta ton co2eq dari target 22 juta ton. Masih ada kelebihan 10 juta ton,” paparnya.
Dana karbon untuk Kaltim secara keseluruhan ungkap Gubernur Isran Noor mencapai Rp1,3 triliun. Dan dana kompensasi karbon itu telah disalurkan ke kabupaten dan kota dimana masyarakat penerima manfaat yang secara konsisten menjaga hutan di sekitar mereka.
Acara dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Bupati Paser Fadli Fahmi serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim EA Rafiddin Rizal.(sb-06)
