SAMARINDA,suarabalikpapan.com-Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan yang diselenggarakan secara virtual. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia yang diadakan di Jakarta pada 30 Oktober 2023. Dalam Rakor tersebut, Akmal Malik menyampaikan tujuh arahan yang diberikan oleh Presiden. Pertama, Presiden meminta agar inflasi dikendalikan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
“Pertama, Presiden meminta kendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok,” ungkap Akmal Malik, Sabtu (4/11/2023).
Selain itu, ia menginstruksikan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat serta kehati-hatian terhadap dampak dari fenomena super el niño. Proses perizinan bagi investor juga harus disederhanakan. Presiden juga menekankan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tanpa intervensi serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kelima dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga,” katanya.
Selanjutnya, penting untuk menyelesaikan ketegangan politik yang mungkin muncul menjelang Pemilihan Presiden dan Legislatif tahun 2024. Terakhir, pemerintah perlu mendukung program prioritas seperti penurunan kemiskinan ekstrim, pemberantasan stunting, dan pengembangan industri hilir. Akmal menjelaskan bahwa tujuh arahan ini diberikan untuk menghindari miskomunikasi dan meningkatkan pelayanan publik, serta agar pemerintah tidak terpengaruh oleh berita-berita yang bersifat politis. “Banyak hal-hal yang harus kita lakukan kedepan, dan bagaimana melaksanakan program-program disetiap perangkat daerah, sehingga kita bisa mengakselerasi capaian-capaian atau indikator kinerja secara maksimal,” imbuhnya.
Selain arahan dari Presiden, Akmal Malik juga membahas arahan dan perhatian dari Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan masalah strategis yang perlu didiskusikan bersama. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memaksimalkan pelayanan publik di berbagai perangkat daerah. Setelah paparan mengenai tujuh arahan Presiden dan arahan Mendagri, Rakor dilanjutkan dengan presentasi program dari kepala perangkat daerah, diikuti oleh diskusi yang dipandu oleh moderator Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmat.
Rakor tersebut diakhiri dengan penyampaian garis besar atau kesimpulan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. “Kita berharap seluruh pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah berjalan secara harmonis,”pungkasnya.(adv/sb-02/diskominfokaltim)
