BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III, usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Jumat (23/1/2025) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, memutuskan untuk menghentikan pembangunan Perumahan Green Valley II yang terletak di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah. Keputusan tersebut diambil karena pengembang perumahan tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Syarifuddin Oddang, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, menyampaikan bahwa pengembang Green Valley II belum mengantongi izin yang sah dari Pemkot Balikpapan. Ia sangat menyesalkan tindakan pengembang yang tetap melanjutkan pembangunan tanpa menyelesaikan perizinan terlebih dahulu. “Ini sangat disayangkan, pengembang seharusnya tidak memulai pembangunan sebelum izin selesai. Ini jelas merupakan praktik ilegal yang harus dihentikan,” ujarnya di gedung DPRD Balikpapan pada Kamis (23/1/2025).
Lebih lanjut, Oddang meminta Satpol PP untuk segera turun tangan dan menutup paksa pembangunan perumahan tersebut yang kini masih berlabel hunian, namun tanpa izin yang sah. Ia juga mendorong pihak pengembang untuk segera menyelesaikan seluruh proses perizinan agar proyek tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selain itu, Oddang mengingatkan pengembang untuk mengganti kerugian atau memberikan solusi kepada warga yang terdampak oleh pembangunan perumahan tersebut.
“Pengembang harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap warga sekitar,” tambahnya.
Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Dinas Perkim, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Satpol PP, Camat, Lurah, serta Ketua LPM Gunung Sari Ulu.
Dengan adanya peringatan keras ini, diharapkan pengembang segera menyelesaikan segala persyaratan perizinan untuk kelancaran proyek perumahan Green Valley II ke depannya.(sb-03)
Belum Kantongi Izin, DPRD Balikpapan Minta Pembangunan Perumahan Green Valley II Dihentikan
