Kota Balikpapan

Munas VII Apeksi 2025 di Surabaya, Wali Kota Rahmad Mas’ud Dukung Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Indonesia Emas 2045

37
×

Munas VII Apeksi 2025 di Surabaya, Wali Kota Rahmad Mas’ud Dukung Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Indonesia Emas 2045

Share this article
Munas VII Apeksi 2025 di Surabaya hadir 98 wali kota se-Indonesia termasuk Wali Kota Balikpapan H.Rahmad Mas’ud

SURABAYA,suarabalikpapan.com — Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 digelar meriah di Grand City Convention Hall, Surabaya, Kamis (8/5/2025). Acara ini mengusung tema “Dari Apeksi untuk Negeri” sebagai simbol penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir dalam pembukaan Munas, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta 98 wali kota dari seluruh Indonesia, termasuk Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
Acara dibuka secara simbolis dengan pemukulan alat musik tradisional tambora, mencerminkan kekayaan budaya sekaligus kebersamaan antardaerah.
Dalam sambutannya, Eri Cahyadi menekankan pentingnya kesetaraan antarkota tanpa memandang besar kecilnya wilayah. Ia menolak konsep persaingan antar daerah, dan justru mengedepankan kolaborasi dalam pembangunan nasional.
“Bukan siapa yang paling hebat atau harus jadi nomor satu, tapi bagaimana Apeksi bisa menjadi kekuatan kolektif,” ujar Eri.
Ia menambahkan bahwa seluruh program pembangunan daerah harus sinkron dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari prioritas nasional.
“RPJMD kota harus sejalan dengan RPJMN nasional. Visi-misi kita harus menyatu dalam cita-cita Presiden untuk Indonesia,” tegasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai Munas APEKSI sebagai ruang strategis bagi kepala daerah untuk menyelaraskan inovasi lokal dengan arah kebijakan nasional, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran demi meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Penghematan signifikan akan memungkinkan alokasi dana yang lebih optimal ke sektor vital.
Kemendagri, menurut Bima, akan terus menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan melalui kemitraan erat dengan APEKSI sebagai jembatan komunikasi antara pusat dan daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, mengajak seluruh kepala daerah untuk membangun kemitraan kolaboratif, bukan instruktif. Setiap kota memiliki karakteristik unik yang perlu dihargai dalam merancang kebijakan daerah.
“Kami ingin setiap kebijakan provinsi lahir dari dialog bersama, karena kota punya kekhasan yang harus diakomodasi,” tutur Emil.
Emil berharap Munas VII APEKSI menjadi platform sinergi nasional yang kuat, mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Bersamaan dengan Munas, digelar juga Ladies Program di Hotel Sheraton yang dihadiri para istri wali kota. Ketua TP-PKK Surabaya, Rini Indriyani, menyebut acara ini sebagai wadah strategis berbagi pengalaman dan memperkuat peran mereka dalam mendukung Posyandu, sesuai mandat baru dari pemerintah pusat.
Selain diskusi, ditampilkan pula peragaan busana batik dari berbagai daerah, termasuk batik khas Balikpapan yang dikenakan langsung oleh Ketua TP-PKK Balikpapan, Nurlena.
“Apeksi bukan sekadar forum formal, tapi juga ruang saling belajar, bertukar inspirasi, dan memperkuat jejaring kolaborasi antar daerah,” ungkap Rini.
Sebagai penutup, para peserta diajak menikmati city tour untuk mengenal lebih dekat potensi ekonomi dan wisata kota Surabaya, termasuk kunjungan ke kawasan Kota Lama dan Surabaya Kriya Gallery.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *