Perkuat Sinergi Antarwilayah, DPRD Balikpapan dan Komisi II DPRD Kukar Bahas APBD-P 2025

BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Dalam upaya memperkuat sinergi antarwilayah dan meningkatkan efektivitas penyusunan anggaran, Komisi II DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan pada Jumat, (16/5/2025). Agenda utama kunjungan ini adalah mendalami mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025.
Rombongan dari DPRD Kukar disambut oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni Fadita, yang mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai langkah strategis mempererat kolaborasi antarlembaga legislatif.
“Rekan-rekan dari DPRD Kukar ingin mengetahui lebih dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD-P. Kami berharap diskusi ini memberi manfaat konkret bagi kedua belah pihak,” ujar Leni dalam sambutannya.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Dayang Marisa, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan langkah nyata untuk memperkuat silaturahmi dan koordinasi lintas daerah. Ia menilai Kota Balikpapan memiliki sistem yang sudah teruji dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan.
“Kota Balikpapan sangat maju dan berkembang. Kami berharap Kabupaten Kukar dapat mengikuti jejak ini dalam pembangunan serta peningkatan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi II lainnya, Hayrendra, menyatakan keinginan DPRD Kukar untuk mengadopsi praktik terbaik dari Kota Balikpapan, khususnya dalam hal pembahasan APBD-P dan pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.
“Kami ingin memperkuat efektivitas lembaga legislatif di Kukar dengan belajar dari pengalaman dan sistem yang sudah berjalan baik di sini,” ucap Hayrendra.
Kegiatan kunjungan ini ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD Kukar dan DPRD Balikpapan untuk terus membangun sinergi lintas daerah. Fokus kerja sama diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan, penyerapan aspirasi publik, serta penyusunan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Diharapkan, kolaborasi antarlembaga legislatif ini mampu mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.(sb-02)