SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempercepat pelaksanaan musyawarah desa dan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, menargetkan seluruh proses rampung pada 28 Mei 2025, lebih cepat dari target awal 31 Mei.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5/2025).
Dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur, lebih dari 50 persen telah melaksanakan musyawarah untuk membentuk koperasi. “Tanggal 28 Mei, pukul 23.30 WITA, semua musyawarah harus sudah selesai,” tegas Seno Aji.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kota dan kabupaten yang sudah bergerak cepat, seperti Bontang yang telah menyelesaikan 100 persen musyawarah, serta Samarinda yang hampir menyusul.
Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan membentuk koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia.
Usai musyawarah, setiap desa dan kelurahan akan didatangi notaris untuk membuat akta badan hukum yang akan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM.
“Insyaallah, pada 12 Juli, Pak Prabowo akan melaunching koperasi ini secara serentak di seluruh Indonesia. Dan pada 28 Oktober, koperasi-koperasi tersebut sudah akan mulai beroperasi,” jelas Wagub Seno Aji.
Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa setiap koperasi desa/kelurahan Merah Putih akan menerima subsidi operasional sebesar Rp3 miliar. Dana ini diberikan dalam bentuk pinjaman lunak dengan tenor 6 tahun dan suku bunga rendah sesuai standar perbankan.
Koperasi diberikan keleluasaan dalam mengelola berbagai unit usaha sesuai potensi wilayah masing-masing, antara lain: Penyaluran pupuk, Agen gas elpiji, Toko sembako, Unit simpan pinjam, Penyewaan alat pertanian (alsintan), Logistik desa,
Klinik dan apotek desa.
Untuk kantor operasional, Ferry menyarankan agar tidak perlu membangun gedung baru, melainkan memanfaatkan aset desa atau kelurahan yang telah ada.
Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran besar guna mendukung gerakan koperasi desa ini, antara lain: Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi desa Merah Putih, Rp300 triliun dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui koperasi, Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semua alokasi tersebut akan dikelola melalui koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia,” jelas Ferry.
Wamen Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas kecepatan dan keseriusan dalam mendukung program nasional ini.
“Selama ini, Kalimantan Timur banyak menyumbang pendapatan negara. Sekarang saatnya negara memberikan kontribusinya untuk Kaltim,” pungkasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para pejabat eselon I dari kementerian/lembaga pusat, bupati dan wali kota se-Kaltim, pimpinan OPD, notaris, camat, lurah, dan kepala desa se-Kaltim.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Wagub Kaltim Seno Aji Targetkan Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih Rampung 28 Mei 2025
