BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan pendataan ulang terhadap homestay dan guest house yang beroperasi di kota ini.
Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak hotel dan retribusi. Selain itu, pendataan juga akan memperkuat penataan perizinan usaha serta membantu pemetaan destinasi wisata di Balikpapan.
“Di sisi lain, pendataan ini akan sangat membantu dalam pemetaan spot-spot wisata dan menyesuaikannya dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, kepada awak media di Gedung Parlemen Balikpapan, Selasa (1/7/2025).
Fauzi, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan Utara, menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat sebelum penerapan pajak dan retribusi daerah. Oleh sebab itu, ia mendorong agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Kota Balikpapan segera merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Dengan revisi perda tersebut, ke depan pemerintah kota dapat menarik pajak dan retribusi dari para pemilik homestay dan guest house secara legal,” tambahnya.
Tak hanya itu, Fauzi juga mengimbau agar para pemilik homestay dan guest house segera mengajukan izin alih fungsi bangunan atau izin akomodasi resmi. Hal ini sejalan dengan target PAD Balikpapan tahun 2025 yang ditetapkan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun.
Sebagai langkah peningkatan kualitas layanan dan manajemen, politisi Partai Golkar ini juga mendorong pelaku usaha penginapan untuk bergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan.(sb-03)
DPRD Dukung Pendataan Ulang Homestay dan Guest House di Balikpapan untuk Tingkatkan PAD
