BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan mengalami tekanan fiskal serius menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Balikpapan tahun 2026 turun signifikan sebesar Rp1,56 triliun, dari semula Rp4,5 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, saat dihubungi via telepon pada Kamis (16/10/2025). Ia menegaskan bahwa pemotongan tersebut berdampak besar terhadap pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Dengan postur APBD sebesar Rp3,3 triliun, sementara gaji pegawai mencapai Rp1,5 triliun dan belanja operasional pemerintahan sekitar Rp1,3 triliun, maka sisa anggaran yang tersedia untuk pembangunan hanya sekitar Rp90 miliar,” ujar Budiono, legislator dari Daerah Pemilihan Balikpapan Selatan.
Padahal, sebelum pemotongan, anggaran belanja proyek di Kota Balikpapan mencapai Rp500 miliar. Pemangkasan ini membuat sejumlah proyek strategis pemerintah kota berisiko tertunda pelaksanaannya. Proyek-proyek tersebut antara lain: Pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur, Normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, Pembangunan Bendali Kampung Timur dan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Budiono menambahkan bahwa DPRD Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dua kali menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta agar kebijakan pemotongan tersebut dibatalkan.
“TKD itu merupakan hak daerah yang wajib disalurkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan data kebutuhan yang telah diajukan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemangkasan ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pembangunan di Balikpapan, apalagi kota ini tengah bersiap menjadi salah satu daerah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.(sb-03)
APBD Balikpapan 2026 Turun Drastis, Akibat Pemangkasan Dana Transfer Pusat Rp1,56 Triliun
