BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Penonaktifan 8.784 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Balikpapan mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ribuan peserta tersebut dinyatakan nonaktif berdasarkan pembaruan data terbaru.
Kebijakan ini dinilai perlu ditinjau kembali guna memastikan akurasi data dan ketepatan sasaran bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, menyebut persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil warga di lapangan.
Menurutnya, hasil temuan menunjukkan masih ada penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Kondisi di lapangan selalu berbeda. Data yang masuk tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Bahkan ada penerima bantuan yang memiliki kendaraan dan berasal dari keluarga mampu,” ujarnya.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan bahwa proses pembaruan data harus dilakukan secara objektif dan berbasis fakta di lapangan, bukan sekadar administrasi.
Hamid menekankan pentingnya keterlibatan ketua RT dalam melakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi warganya. Ia mengimbau agar proses verifikasi dilakukan secara cermat dan menyeluruh agar bantuan tidak salah sasaran.
Menurutnya, validasi yang tidak akurat berisiko merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan dari negara.
Sebagai mitra pengawas kebijakan publik, Komisi IV DPRD Balikpapan memastikan akan terus melakukan pengawasan langsung ke masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dengan turun langsung melihat perkembangan di masyarakat, apakah yang bersangkutan masih layak atau tidak sebagai penerima PBI-JK,” katanya, Kamis (19/2/2026).
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak panik terkait penonaktifan tersebut. Proses verifikasi dan evaluasi masih berjalan guna memastikan bantuan iuran jaminan kesehatan tetap tepat sasaran.
Penonaktifan ribuan peserta ini menjadi momentum evaluasi dalam tata kelola data sosial di Balikpapan. Akurasi, transparansi, dan pembaruan data berbasis kondisi faktual menjadi kunci agar program jaminan kesehatan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.(sb-02)
DPRD Balikpapan Minta Validasi Ulang Data PBI-JK Usai 8.784 Peserta Dinonaktifkan
