BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta menjelang April 2026 masih belum memiliki kejelasan resmi dari pemerintah pusat.
Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, Arfiansyah, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kebijakan tersebut.
Wacana penerapan kembali sistem kerja WFH mencuat seiring langkah pemerintah dalam mendorong efisiensi energi nasional. Kebijakan ini juga dikaitkan dengan dinamika global, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Meski demikian, pemerintah pusat disebut masih dalam tahap pembahasan dan belum merilis detail teknis maupun waktu pelaksanaannya.
Arfiansyah menegaskan bahwa hingga kini belum ada instruksi resmi yang diterima pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat.
“Sejauh ini kita masih menunggu kebijakan dari Kemendagri. Nanti akan ada imbauan lebih lanjut untuk pemerintah daerah jika sudah diputuskan,” ujarnya saat ditemui di Gedung Parlemen Balikpapan, Senin (30/3/2026).
Jika kebijakan WFH benar-benar diterapkan, langkah ini berpotensi menjadi pola kerja baru secara nasional. Selain sebagai upaya efisiensi energi, kebijakan tersebut juga dapat menjadi strategi menghadapi tekanan ekonomi global.
Pemerintah daerah, termasuk di Balikpapan, saat ini memilih bersikap menunggu sambil mempersiapkan diri terhadap kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.
Kebijakan WFH bagi ASN dan karyawan swasta masih dalam tahap pembahasan di tingkat pusat. Pemerintah daerah diminta menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah lanjutan.
WFH adalah sistem kerja jarak jauh di mana karyawan mengerjakan tugas kantor dari rumah, didukung teknologi digital. WFH bertujuan memberikan fleksibilitas waktu, menghemat biaya transportasi, dan meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Istilah ini populer terutama untuk mengurangi mobilitas fisik ke kantor.(sb-03)
Sekretaris DPRD Balikpapan Sebut WFH ASN 2026 Belum Diputuskan, Pemda Masih Tunggu Arahan Pusat
