BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Pemasangan boks meterisasi lampu penerangan jalan umum (LPJU) di sejumlah kawasan di Kota Balikpapan menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, fasilitas yang merupakan bagian dari program pemerintah daerah sejak 2023 tersebut hingga kini belum difungsikan.
Salah satu titik yang menjadi perhatian berada di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara. Di lokasi tersebut, boks meterisasi terlihat sudah terpasang, namun belum dilengkapi perangkat utama seperti kWh meter dan belum tersambung ke jaringan listrik.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai proyek tersebut tidak berjalan maksimal karena hanya sebatas pemasangan boks tanpa fungsi yang jelas.
Menurutnya, boks meterisasi LPJU seharusnya dilengkapi dengan meteran listrik untuk mengatur distribusi listrik secara otomatis, sehingga lampu jalan dapat menyala saat malam dan mati saat siang hari.
“Yang saya lihat, hanya boksnya saja yang terpasang, sementara meterannya tidak ada dan tidak aktif,” ujarnya Sabtu (28/3/2026).
Halili meminta pihak terkait, termasuk kontraktor pelaksana proyek, segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ia juga menegaskan akan mendorong audit jika proyek ini tidak kunjung dituntaskan.
“Kalau tidak segera diselesaikan, saya akan minta dilakukan audit oleh BPK,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut diduga menggunakan dana kelurahan, meskipun pihaknya masih akan menelusuri sumber anggaran secara pasti.
Sementara itu, Ketua RT 39 Gunung Samarinda, Yasin Sukaryo, membenarkan bahwa boks meterisasi tersebut sudah dibangun sejak 2023. Namun hingga kini, kondisinya masih kosong dan belum terhubung dengan listrik PLN.
“Tujuannya dulu untuk mencegah korsleting akibat petir, tapi sampai sekarang belum ada isinya dan belum terkoneksi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa beberapa RT yang mengajukan pemasangan boks tersebut juga mengalami kondisi serupa.
Sebagai informasi, boks meterisasi LPJU merupakan panel listrik yang dilengkapi kWh meter untuk mengukur penggunaan energi listrik secara akurat. Program ini bertujuan mengubah sistem pembayaran listrik PJU dari skema abonemen menjadi berbasis pemakaian riil.
Dengan sistem ini, diharapkan penggunaan listrik untuk penerangan jalan menjadi lebih efisien dan transparan.(sb-02)
DPRD Balikpapan Soroti Boks Meterisasi LPJU yang Tak Berfungsi
