Pemda Diminta Aktif Awasi Dapur MBG, Bisa Dilakukan Sidak Jam 2 atau 3 Pagi

JAKARTA,suarabalikpapan.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah (pemda) rutin melakukan inspeksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing.
Sudaryono bahkan meminta pemda tidak ragu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG. Menurutnya, pemeriksaan dapat dilakukan kapan saja, termasuk pada dini hari.
“Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” ujar Sudaryono dalam peresmian SPPG wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi di 16 provinsi Indonesia Timur, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2026).
Sudaryono mengatakan sidak dapur MBG tidak semata-mata bertujuan memeriksa kondisi fisik dapur. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan berbagai aspek penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai ketentuan.
Untuk membantu pemerintah daerah melakukan pemeriksaan, BGN telah menyiapkan daftar periksa atau checklist. Daftar tersebut memuat berbagai hal yang perlu diperiksa selama sidak.
“Nanti checklist-nya sudah kami siapkan. Jadi apa yang harus ada, apa yang enggak ada, itu dilaporkan sebagai bagian dari feedback kepada kami,” kata Sudaryono.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat disampaikan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Sudaryono menegaskan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan SPPG merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kualitas layanan MBG.
Karena itu, menurutnya, persoalan sidak bukan soal apakah pemerintah daerah diperbolehkan melakukan pemeriksaan atau tidak. BGN justru meminta kepala daerah dan unsur pemerintah daerah aktif melakukan pengawasan terhadap dapur MBG di wilayahnya.
“Jadi bukan kok boleh sidak atau tidak boleh sidak, bukan. Tapi kami minta untuk disidak. Kebersihannya, kedisiplinannya, keluh-keluhannya, sekolahnya, dan lain sebagainya,” ujarnya.
BGN berharap pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program MBG di daerah.(dtc)