BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan efektivitas belanja.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng Lala, menilai penguatan kapasitas keuangan daerah menjadi langkah penting agar program pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal mengalami tekanan.
Menurut politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut, pemerintah kota perlu mengambil langkah strategis melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta efisiensi anggaran yang tepat sasaran.
“Pemkot perlu mengupayakan penguatan kemandirian fiskal melalui efisiensi anggaran, optimalisasi PAD, pengembangan potensi ekonomi, serta pengelolaan belanja daerah yang berkualitas. Dengan begitu, kondisi keuangan daerah tetap terjaga dan pembangunan bisa berjalan,” ujar Baharuddin, Jumat (20/11/2026).
Ia mengakui, kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan TKD berdampak terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan sejumlah program pembangunan. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi atas tekanan fiskal tersebut.
Baharuddin juga menyambut baik rencana pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang akan membahas kemungkinan penambahan alokasi anggaran bagi daerah terdampak pemangkasan TKD.
Dalam agenda tersebut, Gubernur Kalimantan Timur dikabarkan berencana mengajak 10 kabupaten/kota untuk bertemu dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
“Saat ini kita tinggal menunggu waktu pelaksanaannya. Mudah-mudahan pertemuan tersebut bisa segera terlaksana, sehingga ada solusi konkret terkait kondisi fiskal daerah,” harapnya.
Baharuddin menegaskan, dukungan anggaran pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan Balikpapan tidak kehilangan momentum.
Terlebih, berbagai program tersebut merupakan bagian dari realisasi visi dan misi Wali Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD 2024–2029.
Ia berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat target pembangunan yang telah ditetapkan. Menurutnya, keseimbangan antara kemandirian fiskal dan dukungan pemerintah pusat menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan Kota Balikpapan.
“Kita berharap ada dukungan anggaran yang memadai agar visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan dapat direalisasikan,” pungkas legislator dari Dapil Balikpapan Barat tersebut.(sb-02)
Baharuddin Daeng Lala Dorong Pemkot Balikpapan Perkuat Kemandirian Fiskal di Tengah Pemangkasan TKD












