BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah kota memperkuat daya tarik investasi melalui kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif. Langkah ini dinilai penting untuk menangkap peluang ekonomi seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dorongan tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di Kantor DPMPTSP Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan pemerintah daerah harus berperan aktif sebagai fasilitator untuk membuka peluang investasi bagi pelaku usaha lokal, nasional hingga internasional.
Menurutnya, posisi Balikpapan yang strategis sebagai kota penyangga IKN menjadi peluang besar untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi, terutama logistik dan distribusi barang.
“Pemerintah harus menjadi fasilitator. Informasi dan promosi investasi perlu diperkuat, begitu juga regulasi perizinan harus dipermudah,” ujar Yono.
Selain perizinan, DPRD juga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan yang belum produktif agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Yono menegaskan, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga menggerakkan aktivitas perdagangan dan usaha lokal.
Sementara itu, Ketua Tim Diregulasi dan Pengembangan Potensi Daerah DPMPTSP Balikpapan, Wahyu Luga Lesfika, menjelaskan penyusunan RUPM melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, pemerintah provinsi, PKPM, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Menurutnya, kebijakan investasi membutuhkan sinergi lintas sektor karena berkaitan dengan berbagai program pembangunan daerah.
Rapat yang dipimpin Kepala DPMPTSP Balikpapan, Andi Muhammad Yusri Ramli, tersebut menjadi bagian dari penyempurnaan substansi regulasi.
DPRD berharap Raperwali RUPM tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi mampu menghadirkan kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan iklim investasi yang kompetitif.
Dengan demikian, momentum pembangunan IKN dapat dimanfaatkan Balikpapan untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(sb-02)
DPRD Balikpapan Dorong Kemudahan Investasi, Sektor Logistik dan Lahan Produktif Jadi Prioritas
