BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Persoalan kabel udara yang semrawut dan bergelantungan di sejumlah ruas jalan Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD. Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Utilitas sebagai dasar hukum penataan dan penertiban kabel milik operator telekomunikasi maupun penyedia layanan lainnya.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menegaskan penataan kabel harus segera dilakukan. Menurutnya, kondisi kabel yang tidak beraturan bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan.
“Kalau melihat kondisi Jalan MT Haryono dan Jalan Ahmad Yani yang sekarang sudah terlihat semrawut, menurut saya, kabel-kabel itu sudah wajib dan harus diturunkan,” tegas Yusri, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai, sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan harus memiliki wajah perkotaan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Terlebih, kabel yang menjuntai rendah atau terputus berisiko mengenai pengendara, khususnya pengguna sepeda motor.
“Pemerintah kota wajib hadir karena ini menyangkut kebutuhan dan kenyamanan warga Balikpapan. Kabel yang bergelantungan juga bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.
Dalam penyusunan Raperda tersebut, Komisi III melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pengembang perumahan, operator telekomunikasi, PLN, penyedia televisi kabel, hingga instansi terkait dan elemen masyarakat. Universitas Brawijaya Malang juga turut dilibatkan dalam proses penyusunannya.
Regulasi ini nantinya diharapkan mengatur standar pemasangan kabel, kewajiban operator, pemeliharaan jaringan, pembagian tanggung jawab, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar.
Yusri menargetkan Raperda dapat ditetapkan menjadi Perda pada 2026. Setelah itu, pemerintah kota diharapkan menyusun master plan penataan jaringan utilitas pada 2026–2027, sebelum pelaksanaan dilakukan secara bertahap.
“Kalau sudah ada Perda, pemerintah kota akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk melakukan penertiban,” jelasnya.
Melalui regulasi tersebut, DPRD berharap penataan kabel di Balikpapan tidak sekadar menjadi imbauan, tetapi memiliki aturan dan mekanisme penegakan yang jelas demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat.(sb-02)
Kabel Semrawut di Balikpapan Jadi Sorotan, DPRD Siapkan Perda Penertiban Jaringan Utilitas












