DPRD Balikpapan

Komisi II DPRD Balikpapan Ultimatum Penunggak Pajak, Pelaku Usaha Terancam Dipanggil RDP

×

Komisi II DPRD Balikpapan Ultimatum Penunggak Pajak, Pelaku Usaha Terancam Dipanggil RDP

Share this article
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan memberikan peringatan tegas kepada pelaku usaha yang masih menunggak pajak daerah. Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat usaha, termasuk arena biliar, DPRD menemukan masih adanya wajib pajak yang terlambat hingga belum memenuhi kewajiban pembayaran.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan sidak tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memberikan pembinaan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
Menurut Fauzi, hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih beragam. Sebagian telah membayar pajak tepat waktu, sementara lainnya terlambat satu hingga dua bulan, bahkan ada yang belum melakukan pembayaran.
“Kami melakukan pembinaan agar mereka yang terlambat satu atau dua bulan segera membayar pajak. Pajak sangat penting untuk pembangunan, sehingga partisipasinya perlu dimaksimalkan,” ujar Fauzi, Senin (16/11/2026).
Ia memastikan pengawasan tidak berhenti pada kegiatan sidak. Komisi II DPRD Balikpapan akan mengevaluasi hasil pemantauan dalam satu hingga dua minggu mendatang. Pelaku usaha yang masih tidak menunjukkan kepatuhan akan dipanggil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Fauzi juga menyoroti belum diserahkannya data riil wajib pajak yang menunggak oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Padahal, data tersebut sangat dibutuhkan agar pengawasan DPRD lebih tepat sasaran.
Tanpa data akurat, menurutnya, sidak berisiko menyasar pelaku usaha yang sudah patuh, sementara mereka yang memiliki tunggakan justru belum terpantau.
“Kami selalu mengharapkan data riil terkait wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Sampai saat ini datanya belum diberikan, jadi kami masih menunggu,” tegasnya.
Fauzi menambahkan, peningkatan kepatuhan pajak menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan 2026 yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh pelaku usaha agar memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. DPRD berharap pembinaan dan pengawasan mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperkuat pembangunan Kota Balikpapan.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *