BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Minimnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan menuai kekecewaan. Dari puluhan OPD yang diundang untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026), hanya sekitar 10 kepala OPD yang hadir.
Rendahnya tingkat kehadiran tersebut menjadi sorotan legislatif. Pasalnya, pembahasan APBD merupakan agenda strategis yang menentukan arah pembangunan dan alokasi anggaran daerah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, H. Haris, mengaku kecewa dengan banyaknya kursi pejabat yang kosong dalam rapat penting tersebut.
Menurut Haris, persoalan ini bukan pertama kali terjadi. Meski teguran dan imbauan telah berulang kali disampaikan kepada Pemerintah Kota Balikpapan, kebiasaan mengirimkan sekretaris dinas sebagai perwakilan masih terus berlangsung.
Padahal, kehadiran langsung kepala OPD dinilai penting untuk memastikan komunikasi antara legislatif dan eksekutif berjalan efektif.
Kekecewaan serupa disampaikan Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia berharap tingkat kehadiran kepala OPD dalam rapat paripurna bisa mencapai minimal 80 persen.
“Ini untuk kesekian kalinya memang saya mencermati. Kami juga berharap kehadiran idealnya bisa mencapai 80 persen, karena ini membahas anggaran, harusnya bersama,” tegas Alwi.
Ia menilai kepala OPD harus hadir langsung agar mampu menjelaskan kebutuhan anggaran, memaparkan program kerja, serta merespons masukan anggota dewan.
Alwi mengakui DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam menindak kedisiplinan pejabat eksekutif. Karena itu, pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Wali Kota Balikpapan agar diberikan perhatian serius.
DPRD berharap ke depan kehadiran pimpinan OPD lebih maksimal. Sebab, pembahasan APBD bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut pembangunan daerah, kualitas pelayanan publik, dan kepentingan masyarakat Balikpapan.(sb-02)
Bahas APBD 2027, DPRD Balikpapan Kecewa Hanya 10 Kepala OPD Hadiri Rapat Paripurna












