DPRD Balikpapan

Kabel Semrawut di Balikpapan Jadi Sorotan, DPRD Siapkan Perda Penertiban Jaringan Utilitas

×

Kabel Semrawut di Balikpapan Jadi Sorotan, DPRD Siapkan Perda Penertiban Jaringan Utilitas

Share this article
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan H. Yusri

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Pemandangan kabel bergelantungan di sejumlah ruas jalan Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Utilitas sebagai dasar hukum penertiban kabel udara yang dinilai mengganggu keindahan kota dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, mengatakan penataan jaringan kabel harus segera dilakukan. Terlebih, Balikpapan merupakan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dituntut memiliki infrastruktur perkotaan yang tertata, aman, dan nyaman.
Menurut Yusri, kondisi kabel semrawut masih terlihat di sejumlah jalan utama, di antaranya Jalan MT Haryono dan Jalan Ahmad Yani. Karena itu, jaringan kabel yang selama ini membentang di udara perlu ditata, bahkan diturunkan ke bawah tanah.
“Kalau melihat kondisi Jalan MT Haryono dan Jalan Ahmad Yani yang sekarang sudah terlihat semrawut, menurut saya, kabel-kabel itu sudah wajib dan harus diturunkan,” tegas Yusri, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, persoalan kabel bukan sekadar menyangkut estetika kota. Kabel yang menjuntai rendah, terputus, atau tidak terawat berpotensi memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.
Dalam penyusunan Raperda, Komisi III melibatkan sejumlah pihak, mulai dari operator telekomunikasi, PLN, pengelola televisi kabel, pengembang perumahan hingga instansi terkait. Pelibatan tersebut diperlukan agar pengelolaan jaringan utilitas berjalan terintegrasi.
Yusri menjelaskan, selama ini penertiban terkendala belum adanya regulasi khusus yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemilik jaringan. Melalui Perda tersebut, pemerintah kota nantinya diharapkan memiliki kewenangan lebih kuat untuk menetapkan standar pemasangan, pemeliharaan, hingga sanksi bagi operator yang melanggar.
Raperda ditargetkan rampung menjadi Perda pada 2026. Selanjutnya, penyusunan master plan ditargetkan selesai pada 2026 atau 2027, sebelum penataan jaringan mulai direalisasikan secara bertahap pada 2027.
Penyusunannya juga melibatkan Universitas Brawijaya Malang serta elemen masyarakat.
Yusri berharap regulasi ini menjadi langkah nyata mewujudkan Balikpapan yang lebih rapi, aman, dan siap mendukung pembangunan IKN.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *