DPRD Paser

Dewan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2022

50
×

Dewan Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPj Bupati Paser Tahun Anggaran 2022

Share this article
Ketua DPRD Hendra Wahyudi menerima draft LKPj Bupati dr Fahmi Fadli terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 di Gedung Paripurna DPRD Paser, Selasa (28/3/2023).

TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Paser menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Kepala Daerah terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022 di Gedung Paripurna DPRD Paser, Selasa (28/3/2023).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi ST, didampingi Bupati Paser dr Fahmi Fadil, Wakil Ketua I DPRD  H Abdullah dan H Fadly Imawan berserta anggota, unsur Forkopimda,  Staf Ahli, Asisten,  pimpinan OPD serta para Camat. Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, rapat paripurna digelar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Pada Pasal 18 ayat 1 Permendagri ini, disebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat Paripurna DPRD, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” kata Hendra Wahyudi disela-sela kegiatan.
Hendra Wahyudi melanjutkan, berdasarkan pasal 14 ayat 1 ruang lingkup LKPJ meliputi yakni hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan serta kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya. Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya dan yang terkahir hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang meliputi capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi.
“Berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Daerah  wajib menyampaikan LKPJ Bupati Paser Tahun Anggaran 2022,” Jelasnya.
Hendra Wahyudi menambahkan, usai disampaikannya laporan LKPJ tahun 2022 DPRD Paser harus melakukan pembahasan paling lambat 30  hari setelah LKPJ diterima. “Pembahasan LKPJ oleh DPRD nantinya akan dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah,” jelasnya.
Berikut  LKPJ TA 2022 yang disampaikan Bupati Paser pada saat rapat paripurna bersama DPRD Paser diantaranya: APBD Kabupaten Paser tahun anggaran 2022 (Murni) ditetapkan sebesar Rp.2.704.678.000.000 dan mengalami kenaikan pada APBD-Perubahan sebesar Rp. 226.314.000.000 (7,72 persen) Total APBD-Perubahan Kabupaten Paser tahun anggaran 2022 sebesar Rp.2.930.992.000.000. Pendapatan Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2,54 Triliun lebih, direalisasikan sebesar Rp.3,02 Triliun lebih atau 118,78 Persen. Pendapatan Asli Daerah, direncanakan sebesar 170,96 miliar rupiah lebih & terealisasi sebesar 135,35 miliar rupiah lebih atau 79,17 persen.
Pendapatan transfer direncanakan sebesar 2,37 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 2,89 triliun rupiah lebih atau 121,80 persen. Untuk lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ditargetkan perolehan pendapatan sebesar 4 miliar rupiah, dan terealisasi sebesar 868 juta rupiah lebih atau 21,72 persen.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *