by

Dewan Panggil Kadis PUPR dan Kabid Bina Marga, Pertanyakan Lambatnya Kegiatan Proyek Fisik di Paser

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Pihak DPRD  mempertanyakan belum adanya kegiatan pembangunan proyek fisik oleh Pemerintah Kabupaten Paser pada tahun 2021 ini. Padahal, telah memasuki triwulan kedua 2021.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Paser Abdullah, mengaku, telah memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Hasanuddin dan Kabid Bina Marga Juhaeni, pada Selasa (20/4/2021) membahas terkait lambatnya pembangunan proyek fisik tersebut, ia menilai progresnya sudah tertinggal dengan  daerah tetangga seperti Penajam Paser Utara (PPU) dan Kota Balikpapan yang pada bulan Maret lalu telah melelang proyek fisik. “Ada apa ini mengapa belum berjalan, jika pembangunan berjalan lancar, maka perputaran ekonomi juga bisa cepat,” kata Abdullah.

Abdullah juga sempat mempertanyakan soal perbaikan jalan di depan Kantor DPRD Paser yang selama ini simpang siur. Menurutnya pembangunan harus merata bukan hanya jalan di depan Kantor DPRD saja. “Semoga saja tidak terjadi permasalahan hukum atau pun salah persepsi di masyarakat terkait perbaikan jalan depan DPRD,” akunya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Paser, Hasanuddin mengatakan, terlambatnya  pembangunan proyek fisik di Paser karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga (SSH) Barang dan Jasa di Pemkab Paser belum selesai direvisi. Sehingga pihaknya belum berani memulai kegiatan, baik itu lelang maupun penunjukkan langsung (PL).

“Seluruh dokumen perencanaan sudah disiapkan untuk lelang dan PL hanya tinggal menunggu surat resmi revisi Perbup tentang SSH barang dan jasa tersebut,” terang Hasanuddin.

Hanya proyek infrastruktur dari dana alokasi khusus (DAK) yang sudah dilelang sejak Desember 2020 lalu oleh DPUPR Paser. Karena untuk DAK memang bisa lebih dulu dilelang. Ada sekitar 6 paket pekerjaan dari DAK yang jumlahnya sekitar Rp 60 miliar itu. Mayoritas pembangunan jalan yang tersebar dibeberapa kecamatan.

“Rencananya sebelum Lebaran sudah ada yang tayang. Ini terhambat juga karena belum klir standar satuan harga, untuk proyek dari APBD Paser 2021 ini, diperkirakan baru bisa mulai dikerjakan usai Lebaran,” akunya.

Terkait perbaikan Jalan Gajah Mada di depan Kantor DPRD, ia mengatakan, menggunakan dana APBD Paser 2021, melalui sub kegiatan pemeliharaan yang tersedia Rp 1 miliar. Karena perbaikan tersebut bersifat tanggap darurat, maka dikerjakan melalui swakelola. Ia pun membantah jika ada kabar yang menyebutkan pekerjaan tersebut melalui sumbangan kontraktor yang dihimpun DPUPR. “Itu tidak benar, perbaikan ini melalui dana pemeliharaan dan dikerjakan swakelola oleh salah satu kontraktor yang ditunjuk,” terangnya.

Dengan sistem swakelola, DPUPR hanya membayarkan upah dan biaya material. Tidak dilelang atau pun penunjukan langsung (PL) administrasinya. “Pekerjaan ini pun sudah sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga dipastikannya tidak ada masalah dikemudian hari,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan Kabid Bina Marga, Juhaeni, ia menuturkan total volume jalan yang dibangun rigid ada dua titik di sepanjang Jalan Gajah Mada tersebut. Titik pertama di depan masjid sepanjang 32 meter, lebar 7 meter, dan tebal 30 sentimeter. Sementara titik kedua tepat di depan Kantor DPRD Paser sepanjang 60 meter, lebar 8 meter, dan tebal 20 sentimeter.

Ia mengatakan, diputuskannya pembangunan dua titik tersebut, sudah melalui persetujuan kepala daerah yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah. Serta rundingan tim teknis DPUPR. Alasan dibangun rigid dua titik, karena ruas sepanjang Jalan Gajah Mada tersebut saluran drainasenya buntu. “Jika diperbaiki di spot yang rusak saja dan menggunakan aspal. Maka pasti akan rusak lagi,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment

  1. Di paragraf 6 ada kesalahan penulisan tahun sepertinya. Seharusnya Desember 2020 namun disitu tertulis Desember 2021.

Berita terkini