TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan OPD terkait di Ruang Rapat Bapekat Sekretariat DPRD Paser, Senin (13/3/2023). RDP membahas tentang layanan rujukan fasilitas kesehatan (Faskes) yang dikeluhkan pasien untuk dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya, RSUD Balikpapan serta RSUD Tanjung Tabalong.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi ST didampingi Wakil Ketua Fadly Imawan, Ketua Komisi II Ikhwan Antasari didampingi anggota yakni M Saleh, Hamransyah, Budi Santoso, Basri Masyur, Yairus Pawe, Fathur Rahman, Rahmadi, Sekertaris DPRD Muhammad Iskandar Zulkarnain,pimpinan OPD terkait serta BPJS Kesehatan.
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi ST mengatakan, dari hasil rapat kordinasi dengan OPD terkait dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini terkait dengan rujukan berjenjang yang sampai saat ini menjadi persoalan dengan adanya kenaikan status tipe RSUD Panglima Sebaya dari tipe C ke tipe B.
Dengan adanya kenaikan status tersebut sehingga warga yang hendak berobat harus melalui klinik utama yang telah direkomendasikan sebelum dirujuk ke RSUD untuk melakukan rawat jalan. “RDP ini membahas terkait rujukan berjenjang yang dikeluhkan oleh masyarakat,” kata Hendra Wahyudi usai rapat. Intinya kedepan, lanjut Hendra Wahyudi, pihak RSUD harus segera berbenah kedepannya terkait kenaikan status ini. Dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Paser I Dewa Made Sudarsana saat RDP mengaku bakal meningkatkan pelayanan Puskesmas di setiap Kecamatan maupun eks RSUD Panglima Sebaya, bakal dinaikan statusnya menjadi tipe C, agar rujukan masyarakat dapat langsung ke RSUD Panglima Sebaya. “Hal tersebut merupakan salah satu solusi yang diberikan pihak Dinas Kesehatan dalam menyikapi permasalahan ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Paser bakal terus mendorong dan mengawasi kinerja Dinas Kesehatan serta RSUD Panglima Sebaya, untuk segera melakukan tindakan cepat kepada pasien seiring dengan kenaikan tipe ini. Apa saja langkah yang bakal diambil oleh RSUD serta Dinas Kesehatan usai naiknya tipe RSUD Panglima Sebaya menjadi tipe B.
“Kami tidak hanya mengawasi saja tentunya juga bakal mensuport terkait peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Faskes yang tersedia,” ujarnya.
Sedangkan untuk pihak BPJS Kesehatan, ia berharap tidak ada lagi rujukan berjenjang dan harus langsung rujukan ke RSUD, namun karena ada mapping wilayah dari Dinas Kesehatan dengan pihak BPJS harus ke klinik yang telah disediakan. Jika ada persetujuan tersebut tentunya pihak terkait juga harus mempersiapkan segala halnya dalam menopang pelayanan kepada masyarakat seperti tersedianya dokter spesialis disetiap klinik yang disarankan.
“Mapping tesebut sifatnya fleksibel dapat berubah kalau memang sesuai dengan kebutuhan atau keperluan,” tambahnya (sb-06)
