Kabupaten Paser

Paser Tuan Rumah Rakorda Kominfostaper Kaltim 2023, Bahas Sinergitas Program Diskominfo

50
×

Paser Tuan Rumah Rakorda Kominfostaper Kaltim 2023, Bahas Sinergitas Program Diskominfo

Share this article
Bupati Paser dr Fahmi Fadli didampingi Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dan Kepala Diskominfostaper Paser Ina Rosana berfoto bersama di sela-sela Rakorda Bidang Kominfostaper se-Kaltim 2023, di Ballroom Kriyad Hotel Sadurengas, Senin (13/3/2023).

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Kabupaten Paser menjadi tuan rumah Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Kominfostaper) se-Kaltim 2023. Bupati Paser dr Fahmi Fadli mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor membuka Rakorda di Ballroom Kriyad Hotel Sadurengas, Senin (13/3/2023).

Bupati Paser dr Fahmi Fadli yang membacakan sambutan Gubernur Kaltim mengatakan, rapat koordinasi kali ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk melakukan sinergitas dan penyelarasan pelaksanaan program Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota di Kaltim.
“Diharapkan dengan penyelarasan ini dapat diperoleh hasil kinerja yang berkualitas dan akuntabel,”kata Fahmi disela-sela kegiatan.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, lanjut Fahmi, dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital dan melindungi data, sistem dan transaksi elektronik di seluruh dunia begitu pula di Indonesia.
“Namun, dari perkembangan teknologi tersebut, kita juga tidak bisa mengingkari atas munculnya hal-hal baru yang bersifat negatif, utamanya upaya-upaya dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membobol sistem informasi milik organisasi maupun individu,” ujarnya.
Menurutnya serangan siber dapat mengakibatkan kehidupan masyarakat akan terganggu, kemajuan teknologi siber yang tanpa aturan juga memungkinkan informasi penyesatan dan adu domba atau yang biasa disebut sebagai hoaks.
“Hal ini menegaskan bahwa pengamanan menjadi hal yang wajib, berupa kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknik yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, penggantian, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi,” ujarnya.
Dijelaskan, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018, antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada pengguna, dengan prinsip kesinambungan, efektifitas, keterpaduan, efisiensi, akuntabilitas interoperabilitas dan keamanan. Dengan diterbitkannya Perpres ini menandai perwujudan pelaksanaan reformasi birokrasi,  yang menjadi salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang dalam memberikan pelayanan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
“Contoh SPBE yang pemerintah harapkan kepada seluruh pemerintah daerah diantaranya, adanya layanan berbasis elektronik seperti e-office, e planning, e-budgeting, e-monev, e-kepegawaian, e-pensiun, e-procurement, e-perijinan, e-pengaduan, e-kesehatan dan e-pendidikan,” jelasnya.
Sedangkan integrasi percepatan penerapan SPBE ini lanjut Fahmi,  meliputi integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, data kepegawaian, kearsipan, naskah dinas, surat menyurat, pengaduan publik dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Dalam rangka mendukung implementasi SPBE berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung dengan sarana dan sistem informasi yang memadai dan aman sesuai standar, menyikapi dinamika tersebut Pemprov Kaltim telah melakukan langkah dan upaya dalam menjaga sistem keamanan informasi pemerintah daerah. “Untuk mewujudkannya, tentu diperlukan kecakapan dan integritas yang baik. Karena secanggih apapun teknologi, jika tidak diimbangi dengan kecakapan dan integritas yang baik, maka hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya. Melalui Rakorda ini ia berharap dapat memberikan wawasan, gambaran, pemahaman, awareness bagi seluruh peserta yang hadir sehingga dapat merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap dalam pengambilan dan penentuan suatu keputusan/kebijakan, serta mensinkronkan sasaran program kegiatan baik pusat maupun daerah demi perkembangan, kemajuan dan meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi serta teknologi informasi. “Sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang pengamanan informasi dan kebijakan strategis di segala bidang demi suksesnya pembangunan khususnya di Kaltim,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfostaper Kabupaten Paser, Ina Rosana menambahkan, Rakorda merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun yang diselenggarakan Dinas Komunikasi informatika Kaltim. Setiap Kabupaten/Kota setiap tahunnya berganti menjadi tuan rumah. Pada tahun sebelumnya Rakorda ini dilaksanakan di Kota Bontang pada saat itu ia menyatakan Kabupaten Paser siap menjadi tuan rumah dalam Rakorda tahun 2023.
Maksud dan tujuan Rakorda ini, lanjut Ina,  untuk mensinergikan program kerja antara Diskominfo Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota se Kaltim. Banyak hal yang bakal didiskusikan dalam Rakorda ini sesuai tema yakni sinergitas transformasi digital untuk mendukung implementasi e-goverment. Diketahui saat ini semua pemerintah daerah bergerak untuk mendigitalisasi pemerintah daerahnya termasuk di Kabupaten Paser sendiri. Ia bersykur sebab Diskominfo Kaltim menilai bahwa di Paser banyak hal yang dapat dilihat. “Diharapkan kedepan Paser dapat menjadi pionir untuk beberapa kegiatan digitalisasi di Kaltim,” ujarnya.
Dijelaskan, program yang akan dilaksanakan bersama Diskominfo Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim salah satunya, yakni penandatanganan MoU dengan RRI. Hal ini merupakan bagian kerja sama dengan target penyebaran informasi di Kabupaten/Kota masing-masing. Selanjutnya bersinergi bersama bagaimana meningkatkan SPBE karena saat ini nilai index provinsi dengan Kabupaten/kota harus saling mendukung.
“Dengan adanya sinergitas ini tentunya index SPBE Provinsi akan naik karena di dukung oleh index SPBE Kabupaten/Kota se Kaltim,” ucapnya.
Selanjutnya program yang dilaksanakan bersama yakni terkait permasalahan di setiap daerah salah satunya permasalahan blank spot, tentunya permasalahan tersebut harus ada peran serta Provinsi. Sebab permasalahan Kabupaten/Kota tidak mungkin dihadapi sendiri jadi perlu ada sinergi antara Kabupaten/Kota dan Provinsi Kaltim serta Kementrian Kominfo.
“Oleh karena itu dalam rakorda ini kami juga mendatangkan narasumber dari Kementrian baik itu dari Menpan RB maupun dari Kementrian Kominfo,”akunya.
Ia juga mengharapkan tujuan dari Rakorda ini ada efek lain yang diterima seperti meningkatkan perputaran ekonomi di Paser, sebab dalam Rakorda kali ini terdapat stand UMKM yang menawarkan jajanan serta produksi rumahan khas Paser serta industri perhotelan di Paser yang dipenuhi tamu undangan Rakorda.
“Jadi harapkan kami efek Rakorda ini tidak hanya pada peningkatan kinerja namun ada efek dominonya, perputaran ekonomi di Paser meningkat dengan adanya Rakorda ini,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut Ina juga mengucapkan terimakasih kepada Diskominfo Kaltim dan Diskominfo Kabupaten/Kota yang telah mengapresiasi pelaksanaan Rakorda di Paser dalam hal penyambutan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Rakorda.
“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dan itu juga dibuktikan Bapak Bupati Paser dr Fahmi Fadli yang sangat berkomitmen  mendukung program yang dilaksanakan Kominfo,”pungkasnya.(sb-06/adv/kominfo-psr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *