DPRD Paser

DPRD Paser Bahas Perubahan Regulasi Rujukan Pasien BPJS Kesehatan ke RSUD Panglima Sebaya

59
×

DPRD Paser Bahas Perubahan Regulasi Rujukan Pasien BPJS Kesehatan ke RSUD Panglima Sebaya

Share this article
DPRD Paser menggelar RDP bersama OPD terkait membahas perubahan regulasi rujukan pasien BPJS Kesehatan ke RSUD Panglima Sebaya.

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Adanya regulasi perubahan rujukan BPJS Kesehatan ke RSUD Panglima Sebaya menyebabkan kegaduhan ditengah masyarakat, DPRD Paser menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan pihak RSUD Panglima Sebaya di ruang rapat Sekretariat DPRD Paser, Senin (13/2/2023). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Paser H.Fadly Imawan didampingi, anggota DPRD Paser, Abdul Azis, Dian Yuniarti, Sri Noordian, Yairus Pawe, Budi Santoso, Zulfian serta para OPD terkait. Wakil ketua DPRD Paser Fadly Imawan mengatakan, kesimpulan dari RDP semuanya tidak ada masalah sama sekali, sebenarnya alur yang dilakukan saat ini adalah alur yang standar dengan RSUD Panglima Sebaya yang saat ini menjadi RSUD tipe B. Masyarakat pengguna BPJS Kesehatan harus melewati faskes ke tingkat pertama terlebih dahulu yakni ke Puskesmas terlebih dahulu, jika kondisinya sangat darurat bisa langsung dirujuk ke RSUD Panglima Sebaya. “Jadi jika penangananya cukup memerlukan spesialis bisa langsung dirujuk ke klinik saja tidak harus ke RSUD,” kata Fadly Imawan usai RDP. Saat ini permasalahan di tengah masyarakat lanjut Fadly, yakni adanya miss komunikasi bahwa RSUD Panglima Sebaya tidak bisa menerima pasien BPJS Kesehatan. Padahal hal tersebut tidak seperti itu kenyataannya hanya beda regulasi saja karena RSUD Panglima Sebaya telah naik kelas menjadi kelas B. “Kalau memang pasien itu memang darurat langsung bisa ke RSUD Panglima Sebaya dan langsung ditangani dan BPJS mau menanggung itu,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, dr. I Dewa mengakui hal ini merupakan regulasi baru karena kenaikan kelas RSUD Panglima Sebaya dan memang butuh penyesuaian dalam hal pelayanan karana ada beberapa regulasi yang harus diikuti. “Ya memang kita harus mengikuti regulasi yang ada karena kenaikan kelas tersebut, jadi yang beredar di tengah masyarakat hanya salah pemahaman saja,” akunya.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *