DPRD Balikpapan

DPRD Tanah Bumbu Studi Banding ke Balikpapan, Bahas Dampak Pemangkasan TKD ASN 2026

53
×

DPRD Tanah Bumbu Studi Banding ke Balikpapan, Bahas Dampak Pemangkasan TKD ASN 2026

Share this article
DPRD Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan untuk mempelajari dampak pemangkasan TKD ASN. DPRD Balikpapan juga mulai efisiensi anggaran 2026.

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com — DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk saling bertukar pengalaman terkait kebijakan pengelolaan TKD di masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu, Yono mengungkapkan bahwa DPRD Kota Balikpapan mulai melakukan langkah efisiensi anggaran menyusul penurunan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Salah satu langkah yang diambil adalah mengurangi jumlah peserta kegiatan reses pada tahun anggaran 2026.
“Kami melakukan efisiensi, salah satunya dengan mengurangi jumlah peserta reses,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap kebijakan pengurangan TKD yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Pimpinan rombongan DPRD Tanah Bumbu menilai kunjungan kerja ini sangat positif. Selain memperkuat koordinasi antar daerah, kegiatan tersebut juga membuka ruang diskusi terkait strategi menghadapi pemangkasan anggaran.
Meski terdapat perbedaan besaran TKD di tiap daerah, kedua pihak berupaya mencari kesamaan pendekatan agar program pembangunan tetap berjalan optimal.
Sebagai informasi, APBD Perubahan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025 disepakati sebesar Rp4,124 triliun. Angka ini meningkat sekitar Rp516 miliar dari anggaran awal yang sebesar Rp3,6 triliun.
Belanja daerah difokuskan pada penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah hingga akhir 2025 dilaporkan menunjukkan kinerja yang positif.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan penganggaran, khususnya terkait kebijakan TKD dari pemerintah pusat.
Dengan adanya kolaborasi dan pertukaran informasi, masing-masing daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.(sb-03)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *