by

Fadly Imawan Kunker ke DPRD Kota Malang, Pelajari Penerapan Permendagri 90/2019

MALANG,suarabalikpapan.com-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser H Fadly Imawan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Malang, pada Selasa (19/10/2021).  H Fadly Imawan diterima Kassubag Protokol Sekretariat DPRD Kota  Malang Kenprabandari A.B.

Kunker kali ini, guna mencari informasi sekaligus melakukan konsultasi mengenai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kassubag Protokol Sekretariat DPRD Kota  Malang Kenprabandari A.B mengatakan, Permendagri No 90 Tahun 2019 ini mengatur tentang perencanaan pembangunan dan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggung jawaban keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, serta analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

“Kami minta maaf karena hari ini banyak anggota dewan dan Sekretariat DPRD Kota Malang sedang kunker. Selain itu ada Surat Edaran (SE) Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2021 tentang PPKM sehingga kami tidak bisa menerima Kunker Wakil Ketua DPRD Paser dengan maksimal,” ujar Kenprabandari A.B.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan usai pertemuan mengatakan, tujuan pihaknya ke DPRD Kota Malang untuk belajar tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki DPRD Kota Malang terkait Permendagri 90/2019.

“Saya berharap kita dapat saling berbagi pengalaman dan program untuk dapat membangun daerah masing-masing terutama mengenai tatakelola daerah, keamanan, dan kenyamanan masyarakat,” ujar Fadly.

Fadly mengaku, saat ini, DPRD Paser telah menerapkan Permendagri 90/2019 tersebut. “Jadi kami memilih di sini (DPRD Kota Malang) untuk menggali lebih jauh terkait bagaimana penerapan, langkah, dan kendala yang ditemui selama pelaksanaan Permendagri 90/2019. Sebab Pemkot Malang cukup baik dalam menerapkan Permendagri tersebut,” akunya.

“Kami telah mendapatkan cukup banyak informasi mengenai Permendagri 90/2019. Untuk itu, kami bersama Pemkab Paser segera melakukan pertemuan membahas penerapan Permendagri ini untuk APBD 2022,” terangnya.

“Banyak hal positif yang didapat dari Kunker ini. Salah satunya sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan dan penganggaran urusan pemerintahan untuk perbaikan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) DPRD Paser sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini