Provinsi Kaltim

Gubernur Isran Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2023

28
×

Gubernur Isran Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2023

Share this article
Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2023 Provinsi Kaltim, di Lantai 1 Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (24/1/2023). Rapat ini dipimpin Gubernur Isran Noor didampingi Sekda Sri Wahyuni

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Gubernur Kaltim  Isran Noor memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2023  Provinsi Kaltim, di Lantai 1 Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (24/1/2023).

Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan anggaran Pemprov Kaltim 2022 sebesar Rp 14,9 triliun dengan rincian anggaran Pagu Murni Rp 11,5 triliun dan Pagu Perubahan Rp 3,4 Triliun.  Sedangkan, rencana anggaran 2023 sebesar Rp 17,2 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Gubernur anggaran ini belum termasuk  sumber – sumber pendapatan lainnya seperti Dana Emisi Karbon dan Dana Bagi Hasil (DBH) produksi sawit. “Sebagai upaya mengurangi hambatan administrasi didalam proses perencanaan, penganggaran, penata usahaan keuangan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, maka perlu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Gubernur.

Dalam kesempatan itu Gubernur mengimbau dengan anggaran tersebut semua Kepala Perangkat Daerah (PD) agar dapat membuat inovasi diberbagai sektor. “Adapun sektor tersebut terutama dalam pelayanan publik serta mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan serta permasalahan pembangunan di provinsi Kaltim,”pintanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, ia mengatakan, pihaknya baru saja menyelesaikan rapat evaluasi triwulan empat sekaligus membahas program 2023. “Di tahun 2022 pencapaian kita 84 persen dan di tahun 2023 target kita di atas 90 persen, kenapa bisa sampai 95 persen nanti, karena kita mencoba melakukan lelang dini berdasarkan dari catatan dari tahun 2022 itu tidak di lakukan lelang dini,” terangnya.

Ia menjelaskan, di bulan Januari tahun 2023 sudah ada 30 pekerjaan yang berkontrak artinya sudah ada lelang dini. “Kita lakukan percepatan karena ini akhir dari RPJMD jadi kita melakukan percepatan pelaksanaannya. Catatan di tahun 2022 itu yang menjadi dasar kita untuk dilaksanakan perbaikan-perbaikan percepatan konsolidasi di tahun 2023, termasuk juga tadi dilaporkan penggunaan e-catalog itu naik 100 persen,” katanya.

Sesuai arahan Gubernur, kata Sri Wahyuni, percepatan pengadaan barang dan jasa konsolidasi percepatan pelayanan itu akan dilakukan. Perlu diketahui pada bulan September 2022 lalu memang pencapaian sekitar 60 persenan. “Jadi 20 persen itu dicapai di triwulan keempat itu yang kita coba perbaiki. Jadi kita akan perbaiki dari Januari sampai Desember 2023 supaya nanti tidak menumpuk di triwulan ketiga tetapi di setiap bulan itu ada progres yang signifikan  jadi di triwulan ke empat tinggal melakukan pertanggung jawaban saja,” tegasnya.

Nantinya, jelas Sri Wahyuni, pihaknya akan rapikan percapaian target di setiap bulanya guna melaksanakan target tersebut makanya di setiap bulanya pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja.  “Ada beberapa tingkat OPD yang belum melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa mungkin hanya sedikit dari 47 OPD ada 6 OPD yang belum melakukan pengumuman pengadaan barang dan jasa dan kita minta di bulan Februari 2023 harus sudah siap semua mulai dari pergeseran ada perencanaan yang tidak cermat, ada pelaksanaan di lapangan yang mengalami kendala  dan lainnya,” pungkasnya.(sb-02/adv/diskominfokaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *