SANGATTA,suarabalikpapan.com–Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar Hj Hasna SE menyampaikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) Nomor 10, 09, dan 08 dalam rapat paripurna ke-16 DPRD Kutim, baru-baru ini.
Raperda tersebut yakni tentang restribusi perizinan tertentu, restribusi jasa umum, serta restribusi jasa usaha. “Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati, pembangunan di Kabupaten Kutai Timur berkembang cukup pesat, di segala bidang terutama dalam pembangunan insfratruktur,” kata Hj Hasna.
“Seiring dengan kemajuan pembangunan kabupaten Kutai Timur, maka peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi perhatian utama. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sudah tentu akan dihadapkan dengan kendala-kendala tertentu, seperti luas wilayah, jumlah SDM, dan keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Hasna menerangkan, terkait hal itu, dengan banyaknya perusahaan di Kutim yang menjadi sumber utama pendapatan daerah, dirinya mengimbau kepada pemerintah agar mengupayakan dan memanfaatkan PAD (pendapatan asli daerah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. “Maka dari itu pemerintah harus terus berupaya dan mencari sumber-sumber PAD baru,” pinta Hasna.(adv/sb-04)
