Provinsi Kaltim

Konsolidasi Dukungan LKPP Percepatan Pembangunan IKN, Gubernur Isran : Untuk Nusantara, Bukan Hanya Kaltim

174
×

Konsolidasi Dukungan LKPP Percepatan Pembangunan IKN, Gubernur Isran : Untuk Nusantara, Bukan Hanya Kaltim

Share this article
Gubernur Isran berfoto bersama di sela-sela Konsolidasi LKPP dalam Percepatan Pembangunan IKN dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, di berbagai kesempatan, tidak henti-hentinya menjelaskan urgensi perpindahan ibu kota negara ke Kaltim. Termasuk saat, menghadiri acara Konsolidasi Dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim yang di helat di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/4/2023), yang dihadiri sejumlah perusahaan nasional. “Di berbagai kesempatan dan forum, saya selalu menyampaikan tentang urgensi pemindahan IKN ke Kaltim dan apa yang melatar-belakanginya,” kata Gubernur Isran Noor.

Gubernur Isran mengatakan sebenarnya dirinya tidak memiliki kewenangan di IKN, karena yang mempunyai kewenangan adalah Otorita IKN. Namun secara khusus, Gubernur mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang IKN.
“Pak Presiden bilang, Pak Isran tolong jelaskan ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu seperti apa itu IKN,” ujar Gubernur Isran.
Dalam kaitan itu, Gubernur juga berbicara mengenai IKN di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Hasanuddin di Makasar, Universitas Indonesia dan beberapa universitas lain di Jakarta.
“Saya sampaikan informasi pertimbangan negara dalam pemindahan ibu kota negara, bukan berdasar pertimbangan kelompok tertentu,” tegasnya.
Gubernur Isran menjelaskan, IKN tidak hanya menjadi milik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi milik bangsa-bangsa di dunia, karena kepentingan IKN bukan hanya kepentingan Kaltim tetapi merupakan kepentingan seluruh wilayah nusantara.
“Penetapan IKN menjadi titik awal dimulainya peradaban baru yang besar bagi republik ini, karena keberadaannya berada di tengah wilayah Indonesia,” jelasnya.
Bagi Kaltim, lanjut mantan Bupati Kutai Timur ini, pemindahan IKN ke Kaltim bisa dikatakan merugikan, karena Kaltim menyerahkan aset wilayahnya seluas 700 ribu hektar kepada negara.
“Tapi saya katakan kepada seluruh rakyat Kaltim, inilah sumbangsih kita ke negara dan rakyat Kaltim mendukung,” tegasnya.
Dalam sejarahnya, Kaltim memiliki peranan besar bagi negara sejak Indonesia merdeka. Sebagai penghasil minyak terbesar yang menjadi modal pembangunan bangsa. Tidak itu saja, di saat industri perkayuan masih berjaya, Kaltim menjadi penyumbang devisa negara melalui hasil hutannya yang melimpah.
“Tahun 1996 hingga sekarang, Kaltim juga menjadi penghasil batu bara terbesar dan terbaik di dunia dan berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.
Kepatuhan, ketaatan dan kontribusi Kaltim pada negara Indonesia, menjadi salah satu pertimbangan, mengapa akhirnya presiden menentukan Kaltim sebagai lokasi IKN. (sb-02/adv/kominfo-kaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *