by

Kunker Komisi II DPRD Paser ke Kemensos RI, Pertanyakan Mekanisme Jenis Program Bantuan ke Daerah

TANAH PASER,suarabalikpapan.com-Komisi II DPRD Paser di pimpin Ikhwan Antasari didampingi Wakil Ketua Komisi  Arlina, Sekertaris Komisi Ely Ermayanti, serta anggota Komisi Sri Noordianti dan Supian melakukan kunjungan kerja ke Kementrian Sosial (Kemensos) RI untuk mempertanyakan mekanisme bantuan sosial (bansos) apa saja yang akan di terima masyarakat umum maupun masyarakat yang masuk dalam golongan tidak mampu di masa pandemi Covid-19.Apalagi lagi, saat ini status PPKM Kabupaten Paser dari level 2 naik ke level 3. Dalam kunjungan tersebut pihaknya diterima  Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 2 Kemensos, Wayan Irawan.

Ketua Komisi II DPRD Paser, Ikhwan Antasari mengatakan, permasalahan sosial di masyarakat Paser masuk dalam tugas komisinya. Oleh sebab itu, pihaknya berkunjung ke Kemensos untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Paser.

“Dari hasil kunjungan tersebut dapat disimpulkan berapa pun data yang diusulkan di Kemensos mereka siap untuk mengakomodir seperti, Program Keluarga Harapan(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan rumah tidak layak huni atau lebih dikenal batuan rehab rumah,” kata Ikhwan, kepada media ini, Minggu (31/10/2021).

Ikhwan melanjutkan, atas dasar tersebut semua di kembalikan ke daerah bagaimana Pemerintah Daerah dapat mengolah dan mendata dengan benar, siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut. Pemerintah pusat selalu siap mengakomodir data-data yang telah diajukan ke Kemensos. Jangan sampai pemerintah pusat telah siap namun di daerah yang tidak siap atau lambat  untuk mengajukan data-data penerima bantuan tersebut.

“Pada dasarnya mereka selalu siap, tinggal kami saja lagi dari Pemerintah Daerah yang mengajukan data-data nama yang berhak menerima bantuan tersebut,” ujarnya.

Tentunya dari pendataan awal hingga ke pusat DPRD Paser kata Ikhwan turut andil dalam tugas tersebut dari sisi pengawasan nya. Jangan sampai yang mendapatkan bantuan tersebut, tergolong masyarakat yang mampu. Sedangkan yang tidak mampu tidak masuk dalam pendataan tersebut.

“Jangan sampai hanya karena hubungan politik yang dekat dengan pemerintah desa atau masuk dalam hubungan keluarga yang mestinya tidak layak mendapatkan bantuan tersebut malah dapat, sedangkan yang benar benar membutuhkan karena tidak ada kedekatan malah tidak dapat,”cetusnya.

Menurut Ikhwan, hal tersebut yang harus diperhatikan oleh DPRD Paser dalam fungsi pengawasannya. Kemensos pun berpesan kepada DPRD Paser agar berperan aktif dalam pengawasan pendataan tersebut. “Di Pusat hanya taunya data yang telah jadi yang di serahkan tersebut yang benar-benar layak menerima taunya mereka itu. Jadi tinggal dari kita saja lagi yang benar-benar memilah siapa yang berhak menerima,” jelasnya.

Terkait bantuan rumah layak huni, Ikhwan mengatakan, di daerah tidak diperbolehkan lagi membangun rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena urusan penyediaan rumah layak huni tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Hal tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Oleh sebab itu di Kemensos memberikan solusi yakni ada program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kemensos. Karena memang alokasi anggaran pusat maupun daerah saat ini memang tidak boleh membangun rumah baru karena bukan tugas dari kemensos. “Nah disebut lah program RS-RTLH untuk anggarannya tahun iniĀ  hanya Rp 15 juta perrumah peruntukannya memang untuk atap, lantai, dan dinding (aladin),” ucapnya.

Ia melanjutkan kalau dari anggaran tersebut itu prioritasnya untuk atapnya diperbaiki kalau dengan anggaran tersebut atapnya telah selesai diperbaiki dan masih ada sisa dananya bisa diperbaiki dinding atau lantai rumahnya. “Itu lah sebenarnya roh dari program RS-RTLH, jadi tidak bisa dibilang membangun rumah,” imbuhnya.

Usai melakukan kunjungan tersebut DPRD Paser kata Ikhwan, akan segera memanggil para OPD untuk membahas terkait pendataan tersebut, mulai dari PKH, BPNT serta RS-RTLH. Agar data yang akan di serahkan ke Kemensos benar-benar yang layak menerima. “Dalam waktu dekat ini akan segera kami panggil para OPD terkait, agar tidak salah sasaran bantuan yang diterima,”akunya.(sb-06).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini