BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-DPRD Balikpapan telah membentuk Panitia khusus (Pansus) Pengawasan Percepatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan 2022.
“Tujuan pembentukan pansus ini untuk memastikan pelaksanaan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Anggota Pansus LHP BPK DPRD Kota Balikpapan, Slamet Iman Santoso kepada awak media di ruang kerjanya, pada Selasa (15/8/2023).
Politisi PKS ini berharap hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dapat menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pengelolaan keuangan daerah dialokasikan melalui APBD 2022 telah dilaksanankan dengan optimal.
“Disamping itu, DPRD juga akan melakukan pengawasan atas kinerja OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan agar bisa bekerja maksimal. Sehingga dapat mengurangi temuan BPK kedepannya,” terangnya.
Menurutnya, temuan hasil audit BPK 2022 harus dibuka secara transparan. Untuk itu, ia meminta kepada Pemkot Balikpapan agar memperbaiki hasil temuan BPK serta menindaklanjuti hasil rekomendasi pansus. “Perlu diingat apabila hasil rekomendasi pansus tidak ditindaklanjuti, maka akan ada sanksi dari Mendagri,”kata Anggota DPRD Dapil Balikpapan Utara ini.(sb-03).
