DPRD Paser

Raperda Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Kesultanan Paser, Dewan Minta Disdikbud Kaji Ulang

52
×

Raperda Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Kesultanan Paser, Dewan Minta Disdikbud Kaji Ulang

Share this article
RDP membahas Raperda Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Kesultanan Paser di Ruang Rapat Bappekat DPRD Kabupaten Paser.

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Pansus II DPRD Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD terkait, baru-baru ini, guna mengkaji ulang Raperda Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Kesultanan Paser sesuai permintaan Disdikbud Kabupaten Paser. RDP dipimpin Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Paser, Hamransyah didampingi Wakil Ketua Pansus II Abdul Azis, anggota Pansus Budi Santoso serta OPD terkait.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Paser, Abdul Azis mengatakan, pihaknya meminta pihak Disdikbud untuk menelaah kembali raperda tersebut, sebab raperda yang digodok menjadi perda ini terdapat kekhususan untuk wilayah Kabupaten Paser tanpa mengesampingkan aturan-aturan yang sudah ada.
“Kita juga tidak menginginkan hari ini di Kabupaten Paser ada negara di atas negara, harapan saya Disdikbud menelaah kembali,” kata Abdul Azis saat RDP di Ruang Bappekat DPRD Paser, Selasa (6/6/2023).
Azis melanjutkan, jika hanya berdasarkan asumsi-asumsi, menurutnya  hal tersebut sebaiknya tak usah dilakukan. “Jangan berdasarkan asumsi pribadi harus benar-benar di telaah oleh Disdikbud Paser,” tegasnya. Sementara itu Ketua Bapemperda DPRD Paser, Hamransyah menegaskan,  jika raperda menjadi perda itu inisiatif DPRD. Perda termasuk yang seharusnya dulu melalui harmonisasi lebih dulu baru diparipurnakan. Namun Januari lalu justru sebaliknya, paripurna dulu dan barulah harmonisasi.
“Karena ini inisiatif (DPRD) bukan dari pemerintah, kalau inisiatif inikan ada naskah akademiknya,”katanya. Hamransyah melanjutkan, setelah diparipurnakan dan sesudah diharmonisasi dikembalikan pada pemerintah daerah, kemudian ada koreksi lagi, lalu Bagian Hukum Pemkab Paser melimpahkan kepada dinas terkait untuk mengedit kembali.
“Supaya namanya judul pelestarian ini benar-benar mengena dengan batang tubuhnya semua, ada korelasi yang betul-betul pakem antara judul secara keseluruhan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Paser, Surfiani menyampaikan pandangannya sesuai pedoman Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Kebudayaan Keraton Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya.
“Keraton adalah organisasi kemasyarakatan, kekerabatan yang dipimpin oleh raja atau sultan yang jelas tertuang dalam Permendagri, itu juga menjadi referensi saya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Surfiani juga berbagi cerita dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Kaltim terkait Perda itu untuk meminta pandangan. “Saya juga sudah menanyakan ke beberapa orang tua (sesepuh) yang dalam hal ini untuk melihat pandangan terkait Perda tersebut,” katanya.
Adapun yang ditanyakan dari pandangan tersebut kata Surfiani seperti Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Sebab telah tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Adat Paser.
“Kenapa dimasukkan lagi, mungkin bisa dijelaskan OPD seperti apa yang dimaksud, karena secara umum sudah termuat dalam Perda Nomor 8,” jelasnya.
Ia pun juga mempertanyakan perihal baju adat dan maskot, sebab dikatakan Perbup Paser Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perbub Nomor 38 tentang pakaian adat dan maskot ornamen dan batik Paser telah tertuang. “Perbup Nomor 38 tahun 2022 di situ juga ada masuk baju-baju adat kesultanan. Yang saya tanya baju yang tak terkait dengan kesultanan, baju-baju yang dibikin masyarakat umum, seperti baju untuk ke ladang,” tuturnya.
Surfiani menambahkan, yang dimaksud adalah spesifik baju yang dipakai kerabat kesultanan, jika memang pandangannya dianggap tidak perlu dia tak ada masalah, ia pun menegaskan apa yang disampaikannya bukan berdasarkan asumsi.
“Saya sampaikan tidak ada kepentingan dan titipan, saya pasti selalu mengacu pada Permendagri regulasi diatasnya terkait bidang kebudayaan,” tambahnya.(sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *