TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Paser menggelar rapat paripurna Penyampaian Hasil Reses Pertama Masa Sidang II/2023 yang digelar 23 sampai 27 Januari 2023. Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Sekretariat DPRD Paser, Senin (13/2/2023). Ketua DPRD Hendra Wahyudi ST memimpin rapat tersebut didampingi Wakil Ketua II H. Fadli Imawan serta seluruh anggota DPRD Paser. Ketua DPRD Hendra Wahyudi mengatakan, hasil reses segera disampaikan kepada Pemkab Paser 7 hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan. Rekapitulasi hasil reses di kelompokkan berdasarkan Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu, Dapil 1 Kecamatan Tanah Grogot 8 anggota DPRD sebanyak 334 usulan.Kemudian Dapil 2 Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Muara Samu 8 anggota DPRD 282 usulan. Dapil 3 Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali 8 anggota DPRD 252 usulan dan Dapil 4 Kecamatan Paser Belengkong, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau 6 anggota DPRD 171 usulan. “Seluruh usulan tersebut akan secepatnya kami bawa ke pemerintah daerah sebelum dilakukannya Musrembang. Tentunya seluruh usulan yang menjadi skala prioritas akan kami perjuangkan,” kata Hendra Wahyudi. Pada kesempatan tersebut Hendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Paser yang telah melaksanakan dan melaporkan hasil reses dalam rapat paripurna tersebut. Seluruh usulan tentunya merupakan usulan prioritas yang disampaikan oleh masyarakat. “Kami berharap seluruh usulan tersebut dapat di terealisasikan seluruhnya,”katanya. Sementara itu, Angota Komisi II DPRD Paser H. Lamaludin yang membacakan laporan hasil reses seluruh Dapil, mengatakan, terdapat 4 bidang yang menjadi skala prioritas yakni bidang infrastruktur dan lingkungan hidup terdapat 569 usulan dari total 1.039 usulan atau 55 persen dari total usulan. Banyaknya usulan aspirasi masyarakat pada bidang infrastruktur ini sebab bidang infrastruktur merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun usulan aspirasi masyarakat yang masih didominasi usulan berupa peningkatan jalan, pengadaan LPJU, pembuatan parit atau drainase di lingkungan perumahan, pembangunan jembatan titian, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengadaan bak sampah, pembangunan jembatan, box culvert, pengadaan tandon, sumur bor, rehabilitasi rumah layak huni, pengelolaan sumber daya air, peningkatan prasarana, serta sarana dan fasilitas umum. “Pada bidang infrastruktur hal tersebut yang masih mendominasi,” ujarnya. Sedangkan untuk bidang perekonomian lanjut Lamaludin, terdapat 206 usulan dari total 1.039 usulan atau 20 persen dari total usulan, usulan masyarakat untuk bidang perekonomian sebagian besar pada sektor pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan, pengembangan UMKM, perindustrian dan perdagangan. Adapun usulan aspirasi masyarakat terkait bidang perekonomian, seperti usulan pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan, pengadaan bibit sawit, pengadaan bibit ikan, pengadaan bibit ternak, pembangunan pintu air, pembangunan jalan usaha tani, bantuan modal usaha dan lain-lain. Selanjutnya untuk bidang pengembangan SDM terdapat 94 usulan dari total 1.039 usulan atau 9 persen dari total usulan. Usulan aspirasi masyarakat tersebut masih didominasi usulan berupa pembangunan fasilitas pendidikan seperti pembangunan ruang kelas baru, pembangunan pagar sekolah, toilet sekolah, pengadaan fasilitas Posyandu dan sapras penunjang lainnya. Sedangkan di bidang Pemerintahan terdapat 170 usulan dari total 1.039 usulan atau 16 persen dari total usulan. Usulan masyarakat pada bidang pemerintahan ini didominasi oleh usulan hibah rumah ibadah. “Usulan tersebut meliputi pembangunan masjid, musala, majelis talim, gereja, pengadaan sarana dan prasarana tempat wisata dan lain-lain,”pungkasnya.(sb-06)
Reses Pertama Masa Sidang II/2023 DPRD Paser, Mayoritas Usulan Warga Berupa Fasilitas Infrastruktur
