SANGATTA,suarabalikpapan.com–Isu lingkungan di Kutai Timur belakangn ini menjadi perhatian serius anggota legislatif. Anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yusuf Silambi mengatakan, sejak tahun 2014 hingga 2020, penanganan sampah masih menjadi persoalan besar di tengah masyarakat.
“Seharusnya pengelolaan sampah dapat dikelola secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga dan masyarakat secara langsung,” kata Yusuf Silambi dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranwal RPJMD Kutim 2021-2026, Rabu (21/4/2021).
Dikatakannya, pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan telah memberikan dampak terhadap kualitas udara dan air di Kutim. Diharapkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap limbah perusahaan perkebunan dan tambang batu bara tersebut.
“Pemerintah juga diharapkan menyusun langkah strategis melakukan normalisasi sungai dan wilayah pesisir guna menunjang ketersediaan air bersih yang mengalami penurunan cukup signifikan sebab hasil pengukuran indeks air, yaitu pada tahun 2019 sebesar 58 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 52,73 persen,” kata Yusuf Silambi.
Kedepan, kata Yusuf Silambi, harus segera ditangani mengingat air adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti, kurangnya perhatian pemerintah terhadap hutan lindung dan kars yang telah mendapatkan penghargaan dunia sehingga telah mengharumkan nama baik Kutim. “Pemerintah juga diminta menangkap peluang program pemerintah pusat terkait perhutanan sosial yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kutai Timur,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut.(adv/sb-04).
