SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menghadiri Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang Terafiliasi Premanisme, yang digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, pada Minggu (11/05/2025). Sapto hadir mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam forum strategis ini.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, unsur Forkopimda Kaltim, serta para pimpinan ormas se-Kaltim.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyatakan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan iklim investasi, terlebih dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadikan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis nasional.
“Ormas yang menyimpang dan terlibat premanisme tidak bisa dibiarkan. Ini mengganggu keamanan masyarakat dan mengancam investasi,” tegas Rudy Mas’ud.
Ia menambahkan bahwa ormas seharusnya menjadi mitra pembangunan, bukan sebaliknya menjadi sumber keresahan. Untuk itu, penertiban dan pembinaan harus dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, intelijen, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, Sapto Setyo Pramono menegaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda akan melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh ormas yang ada di Kalimantan Timur.
“Kita akan profiling ormas-ormas ini. Apakah benar-benar membantu masyarakat atau justru meresahkan. Jika terindikasi terlibat dalam pungli atau praktik ilegal lainnya, tentu harus ditindak sesuai hukum,” tegas Sapto.
Ia juga menyambut baik pembentukan Satgas dari pemerintah pusat yang akan turun langsung ke daerah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas dengan latar belakang yang beragam—baik dari segi suku, agama, maupun ras.
Pemerintah Provinsi Kaltim, melalui Kesbangpol, juga akan memperkuat sistem pendataan, pengawasan, dan pembinaan ormas. Selain itu, akan dibentuk Satgas Investasi yang bertugas mendampingi investor agar proyek-proyek strategis dapat berjalan tanpa intimidasi, pemerasan, atau penguasaan ilegal oleh pihak tertentu.
Sebagai bentuk pencegahan konflik terbuka, forum dialog antara ormas, aparat, dan masyarakat juga akan difasilitasi secara rutin.
Menutup pernyataannya, Sapto menilai forum ini sebagai momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas daerah dan mengamankan proyek-proyek pembangunan strategis di Kaltim.
“Kita harus menjaga niat awal dibentuknya ormas, yaitu untuk membangun bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim berharap iklim investasi yang kondusif dapat terjaga, serta keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjamin.(adv)
Sapto Setyo Pramono Hadiri Rapat Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme di Kaltim
