SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Benua Etam.
“Jangan heran jika jalan rusak tak kunjung diperbaiki atau fasilitas umum minim. Kalau kewajiban dasar seperti membayar pajak saja sering diabaikan, pembangunan tentu terhambat,” ujar Subandi dalam keterangannya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa pajak bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Ia menyayangkan masih banyak warga yang belum menyadari bahwa pajak adalah kontribusi nyata untuk kemajuan daerah mereka sendiri.
Subandi melihat dua faktor utama penyebab rendahnya kesadaran pajak di masyarakat: minimnya informasi dan masih kuatnya sikap apatis terhadap kewajiban perpajakan. Menurutnya, sudah saatnya masyarakat memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai investasi untuk masa depan.
“Manfaat pajak akan kembali kepada masyarakat. Jadi, pajak seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif warga dalam membangun daerah,” tambahnya.
Meski penegakan hukum tetap penting, Subandi menilai pendekatan edukatif dan partisipatif akan jauh lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Ia meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan kampanye edukasi publik yang kreatif dan menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kampanye pajak harus dikemas secara menarik dan mudah dipahami. Penjelasan manfaatnya juga harus konkret, agar masyarakat merasa terlibat dan terdorong untuk taat pajak,” jelasnya.
Selain edukasi, Subandi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Ia menilai, jika masyarakat melihat pajak dikelola secara baik dan bertanggung jawab, maka kepercayaan publik akan tumbuh, diikuti dengan kepatuhan yang meningkat secara alami.
“Kepatuhan tidak bisa dipaksakan terus-menerus. Jika masyarakat yakin pajaknya tidak disalahgunakan, mereka akan membayar secara sukarela,” katanya.
Lebih lanjut, Subandi melihat potensi besar dalam sektor pajak kendaraan bermotor sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim. Menurutnya, optimalisasi penerimaan dari sektor ini bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan daerah pada dana dari pusat.
“Kaltim harus bisa mandiri secara fiskal. Potensi PAD kita besar, tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya dengan serius dan tepat waktu. Pajak adalah kuncinya,” pungkas Subandi.(adv)
Subandi Soroti Rendahnya Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan di Kaltim, Dampak Serius ke Pembangunan
