BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Ketimpangan akses pendidikan tingkat menengah di Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian serius. Meskipun jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dinilai telah mencukupi secara kuantitatif, ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinilai masih jauh dari memadai.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyoroti persoalan klasik ini yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi konkret. Menurutnya, peningkatan jumlah lulusan SMP yang tidak diiringi dengan pembangunan SMA dan SMK akan berdampak serius pada keberlanjutan pendidikan generasi muda di Balikpapan.
“Setiap tahun jumlah lulusan SMP bertambah, tapi kapasitas sekolah menengah tidak berkembang signifikan. Kalau ini terus dibiarkan, banyak siswa akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan,” tegas Nurhadi.
Nurhadi mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah menyatakan kesiapan membangun fasilitas pendidikan baru. Namun, hambatan terbesar yang selama ini menjadi penghalang adalah tidak tersedianya lahan siap bangun.
Ia menilai, penyelesaian persoalan ini membutuhkan sinergi antara pemerintah kota dan provinsi. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah melalui skema hibah lahan dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung pembangunan yang didanai oleh provinsi.
“Pemerintah provinsi siap membiayai pembangunan. Tapi tanpa dukungan penyediaan lahan dari pemerintah kota, komitmen ini sulit diwujudkan,” ujarnya.
Politisi ini juga menyoroti persoalan klasik berupa tarik-menarik kepemilikan aset lahan antarlembaga pemerintah yang sering memperlambat realisasi proyek pendidikan.
Nurhadi mendorong agar semua pihak memiliki kemauan politik dan komitmen kolaboratif, agar tidak memperumit persoalan yang bisa diselesaikan secara bersama.
“Daripada tarik-menarik aset yang ujungnya mandek, lebih baik fokus ke solusi cepat. Pendidikan adalah kebutuhan mendesak, bukan proyek yang bisa ditunda-tunda,” tegasnya.
Nurhadi menegaskan, pembangunan akses pendidikan menengah bukan semata soal anggaran, tetapi juga menyangkut keberpihakan pada masa depan anak-anak daerah. Ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dikorbankan hanya karena ego sektoral antarinstansi.
“Anak-anak kita tidak boleh jadi korban karena pemerintah gagal duduk bersama mencari solusi,” tutup Nurhadi.(adv)
Krisis Akses SMA dan SMK di Balikpapan, Pemerintah Diminta Segera Atasi Kendala Lahan
