BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pengawasan publik sekaligus memperkuat demokrasi di tingkat daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 yang mengusung tema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Daerah” di Jalan Pemuda Batakan RT 068, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Minggu (14/6/2026).
Menurut Nurhadi, teknologi informasi mencakup penggunaan sistem komputer dan telekomunikasi untuk menciptakan, mengolah, menyimpan, mengamankan, serta mendistribusikan data dan informasi dalam berbagai format.
“Teknologi informasi tidak hanya berkaitan dengan komputer, tetapi juga mencakup telepon, internet, dan berbagai perangkat digital lainnya yang memudahkan masyarakat dalam mengakses maupun menyebarkan informasi,” ujar Nurhadi.
Nurhadi menjelaskan, perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.
Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih terbuka.
“Dampak positif teknologi terlihat dari meningkatnya efisiensi administrasi pemerintahan, partisipasi publik yang lebih aktif, serta pengawasan yang semakin transparan dan akuntabel,” katanya.
Meski demikian, Nurhadi mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesenjangan akses teknologi di masyarakat, ancaman terhadap keamanan data, serta maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks.
Karena itu, ia menilai diperlukan upaya bersama untuk memastikan transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber kegiatan, Iwan Wahyudi, menjelaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan melalui konsep e-government bertujuan menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses.
Ia mencontohkan berbagai layanan yang kini dapat dilakukan secara digital, seperti pengurusan dokumen administrasi, pembayaran pajak, hingga perizinan secara daring.
“Melalui digitalisasi layanan publik, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Iwan menambahkan bahwa penerapan e-government merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Menurutnya, keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
Nurhadi menegaskan bahwa teknologi informasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui pemanfaatan teknologi, transparansi pemerintahan dapat ditingkatkan, sementara partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi menjadi lebih luas.
“Teknologi informasi menjadi kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan pengawasan publik, serta memperkuat demokrasi melalui transparansi dan partisipasi warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan transformasi digital membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, serta regulasi yang adaptif agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.(sb-02)
Nurhadi Saputra: Teknologi Informasi Perkuat Pengawasan Publik dan Demokrasi Daerah di Kaltim
