DISKOMINFO KALTIM

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Pemda Perlu Inovasi

25
×

Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Pemda Perlu Inovasi

Share this article
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri berharap daerah melakukan evaluasi dan penilaian pelaksanaan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan menyesuaikan kondisi yang dihadapi.

Bahkan Kemendagri terus mendorong pemerintah daerah mampu melahirkan inovasi yang sejalan dengan perundang-undangan. “Inovasi inilah yang akan menjadi salah satu jalan keluar bagi pemerintah daerah,  agar dapat memberikan pelayanan publik,” kata Akmal Malik saat Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Hotel Horison Ultima Bandara Balikpapan, Rabu (8/11/2023).

Kedepan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) akan menjadi big data yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi dan penilaian tentu tidak hanya mengejar peringkat, tetapi bagaimana kepala daerah mampu melaporkan kinerja yang dihasilkan selama setahun anggaran.

Selain itu, Kemendagri terus mendorong 7 fitur dalam SILPP yang  berkaitan elemen dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Yaitu, kelembagaan, personil, keuangan daerah,  pelayanan publik,  Binwas, dan hubungan kepala daerah dengan lembaga legislatif (DPRD). “Inilah yang akan digunakan untuk dasar pertimbangan penyusunan kebijakan oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Dari tujuh elemen dasar itu, Akmal menyebutkan dua elemen tambahan, yaitu aset dan kerjasama antar daerah. Menurut dia, LPPD minimal bisa menggambarkan bagaimana pemilikan dan pengelolaan aset serta bagaimana mereka bekerjasama antar daerah untuk  mengoptimalkan aset masing-masing, sehingga memberikan multiplier efek bagi masyarakat.

Sesuai ketentuan UU No.23 tahun 2014, maka Pemerintah Daerah  sebagai pelaksana otonomi sudah seharusnya menyampaikan LPPD kepada pemerintah pusat,  terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. “Berdasarkan laporan, maka pemerintah pusat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan desentralisasi atau urusan yang telah diselenggarakan pemerintah daerah,” paparnya.(adv/sb-01/diskominfokaltim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *