DPRD Balikpapan

Tunggakan Pajak Pengembang Borneo Bay Rp11 Miliar, DPRD Balikpapan Pertanyakan AJB 850 Unit Apartemen

×

Tunggakan Pajak Pengembang Borneo Bay Rp11 Miliar, DPRD Balikpapan Pertanyakan AJB 850 Unit Apartemen

Share this article
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti tunggakan pajak pengembang properti PT Pandega Citra Niaga yang mencapai Rp11 miliar. Selain persoalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dewan juga mempertanyakan mandeknya proses Akta Jual Beli (AJB) sekitar 850 unit apartemen Borneo Bay yang telah terjual.
Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Balikpapan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), manajemen Apartemen Grand Valley, dan pengelola Borneo Bay.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan total kewajiban PBB PT Pandega Citra Niaga sebelumnya mencapai sekitar Rp19 miliar. Perusahaan telah mencicil Rp8 miliar sepanjang 2026, sehingga masih menyisakan tunggakan Rp11 miliar.
“Masih ada kewajiban sekitar Rp11 miliar yang harus diselesaikan,” ujar Taufik, Selasa (17/11/2026).
Dewan juga menyoroti tunggakan PBB Apartemen Grand Valley sebesar Rp132 juta. Manajemen disebut berkomitmen melunasi kewajiban tersebut pada akhir November 2026.
Namun, persoalan yang tak kalah menjadi perhatian adalah penyelesaian AJB Borneo Bay. Dari sekitar 1.200 unit apartemen yang tersedia, sebanyak 900 unit dilaporkan telah terjual. Ironisnya, baru 50 unit yang menyelesaikan AJB.
Artinya, masih ada sekitar 850 unit terjual yang belum menuntaskan proses administrasi kepemilikan tersebut.
Taufik meminta persoalan ini segera ditelusuri karena berkaitan dengan kepastian hukum konsumen sekaligus pemisahan kewajiban perpajakan antara pengembang dan pemilik unit.
Komisi II berencana berkoordinasi kembali dengan Bapenda serta meminta keterangan notaris yang menangani transaksi untuk mengetahui penyebab keterlambatan AJB.
Sorotan ini semakin penting mengingat realisasi PAD Balikpapan hingga Oktober 2026 baru mencapai Rp869 miliar dari target Rp1,2 triliun. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp331 miliar.
DPRD menegaskan seluruh pengembang wajib mematuhi Perda dan Perwali serta menyelesaikan kewajiban pajaknya demi menjaga optimalisasi pendapatan daerah.(sb-02)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *