by

Berkarya HMP Menang di PTUN, Sumaria : Anggota Dewan Pindah Partai Terancam PAW

-Politik-308 views

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya HMP Kalimantan Timur (Kaltim) segera melakukan konsolidasi, pasca Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan kepengurusan Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Dalam putusan itu, PTUN Jakarta mencabut SK Kemenkumham yang memutuskan Ketua Umum (Ketum) Berkarya di bawah Muchdi PR.

“Sekarang kita sudah menang. Itu urusan DPP kalau ada banding. Hakim sudah berikan teguran agar mencabut SK Kemenkumham yang memutuskan Ketum Berkarya di bawah Muchdi PR. Jadi otomatis SK-nya kembali ke Partai Berkarya Tommy Soeharto,” kata Ketua DPW Partai Berkarya HMP Kaltim, Sumaria Daeng Toba, kepada media ini, lewat ponselnya, Rabu (17/02/2021).

Selaku politisi Sumaria mengaku akan menjaga amanah yang telah diberikan oleh pimpinan partai politik (parpol) untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Kalau saya yang dipercayakan sebagai Ketua DPW Kaltim oleh Pak Ketum Tommy Soeharto, saya tetap jaga marwah partai untuk menjaga kesolidan Partai Berkarya HMP di 10 DPD di Kaltim hingga ke tingkat PAC,” ujar Sumaria yang juga Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) Kaltim ini.

Mengenai anggota DPRD Partai Berkarya HMP yang terbukti pindah ke kubuh Muchdi PR, Sumaria menegaskan kemungkinan besar akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

“Di Kaltim ada 4 anggota DPRD Partai Berkarya yakni di Kutim, Bontang dan Paser, sesuai instruksi Pak Ketum Tommy Soeharto siapa yang pindah partai akan dikeluarkan (PAW). Apalagi yang sudah punya bukti SK telah berpindah partai hingga menjadi pengurus di tingkat DPW atau DPD,” katanya.

Sumaria mengaku, dalam mengambil keputusan terutama terkait pemberhentian anggota DPRD Partai Berkarya HMP yang pindah partai, dirinya mendapat teror atau ancaman hingga gugatan.

“Kalau masalah gugat menggugat saya sudah biasa. Bahkan pernah menggugat pemerintah dan menang. Saya juga sudah terbiasa menghadapi massa hingga posisi depan baik di Pilkada, Pilgub dan Pilpres,” ujar Sumaria yang pernah menjadi tim pemenangan Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri hingga Abdul Rahman Wahid atau Gusdur.

Sekadar diketahui, PTUN Jakarta memenangkan kepengurusan Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Dalam putusan itu, PTUN Jakarta mencabut SK Kemenkumham yang memutuskan Ketum Berkarya di bawah Muchdi PR.

Kasus bermula pada Juli 2020. Sejumlah pengurus Partai Berkarya Munaslub di Hotel Grand Kemang di mana Tommy lengser dari kursi Ketua Umum. Hasilnya, Muchdi PR terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekjen.

Muchdi PR buru-buru mendaftarkan pengurusnya ke Kemenkumham dan disetujui. Tommy tidak terima dan menggugat ke PTUN Jakarta.

“Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020. Batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020 ,” demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang dikutip wartawan, Rabu (17/2).

Oleh sebab itu, PTUN Jakarta mewajibkan Kemenkumham untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020.

“Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.000,” ujar majelis hakim.(sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

308 views

Berita terkini