BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan, menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kesiapsiagaan bencana.
Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua TB Ace Hasan Syadzily bersama 11 Anggotanya diterima oleh Pj. Sekda Kota Balikpapan, Muhaimin di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Selasa (19/4/2022). “Kunjungan ini merupakan reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan untuk memastikan pelaksanaan program-program mitra kami yaitu Kemensos, Kemenag, KPPA, serta BNPB agar sesuai dengan program yang telah ditentukan,” kata TB Ace Hasan Syadzily kepada awak media, usai kunjungan kerja.
Ia menjelaskan, kunjungan ini juga ingin memastikan terutama di Kemensos terkait banyak sekali programnya seperti PKH, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar diberikan kepada Kaltim, apakah sudah didistribusikan dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak, karena program tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.
Dia menerangkan, pihaknya juga ingin memastikan ha-hal kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dimana kota Balikpapan salah satu kota yang memiliki embarkasi dan asrama. Sehingga untuk pelaksana haji disini betul-betul siap untuk tahun ini. “Setahu kami asrama haji sempat digunakan untuk isolasi, bagi warga terpapar Covid-19. Namun saat ini angka terpapar Covid-19 sudah mulai menurun. Sehingga segera dilakukan sterilisasi,” terangnya.
Tak hanya itu pihaknya juga ingin memastikan program-program lain bisa terlaksana dengan baik terutama tentang program keagamaan di Kaltim. Menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah menerima laporan yang menunjukkan bahwa program tersebut berjalan lancar, dari Januari hingga April, kita harapkan program kita bisa berjalan dangan baik dan lancar.
Hasan Syadzily meminta, untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinsos daerah. Juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Sehingga jika ada penerima bantuan tidak sesuai dengan seharusnya, maka segera laporkan kepada Kemensos untuk diperbarui datanya.
“Begitu juga misalkan ada yang gagal salur akibat dari orangnya meningal dan tidak tepat sasaran, sudah seharusnya dilaporkan kepada Kemensos dan mereka punya mekanisme dalam melakukan verifikasi dan validasi datanya. Sebab bagaimanapun bantuan tersebut, agar dapat disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (sb-02)
