JAKARTA,suarabalikpapan.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan dukungannya terhadap wacana pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia mengungkapkan bahwa hal ini menjadi alternatif yang efisien, terutama terkait dengan biaya tinggi yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkada langsung.
Tito menilai bahwa meskipun pemilihan gubernur oleh DPRD bukan sistem demokrasi langsung, hal itu tetap merupakan bentuk demokrasi yang sah.
“Saya sependapat dengan usulan ini. Kita semua tahu bagaimana besar biaya untuk pelaksanaan pilkada. Selain itu, ada pula kekerasan yang terjadi di beberapa daerah,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
Menurutnya, sistem demokrasi tidak hanya berarti pemilihan langsung, tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai demokrasi perwakilan, seperti yang dilakukan di DPRD. “Demokrasi bisa diterjemahkan dalam bentuk langsung maupun perwakilan. Jadi, jika pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD, itu tetap bagian dari demokrasi,” tambah Tito.
Tito mengungkapkan bahwa wacana tersebut akan dibahas lebih lanjut di DPR. Pemerintah, lanjutnya, akan melakukan kajian mendalam terkait perubahan sistem pilkada.
“Tentu saja, kami akan melanjutkan pembahasan ini dengan teman-teman di DPR, partai politik, serta akademisi. Kemendagri juga akan terlibat dalam kajian ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rapat khusus mengenai perubahan sistem pilkada akan digelar dalam waktu dekat. “Kita akan bahas ini. Salah satu yang sudah masuk dalam Prolegnas adalah perubahan UU Pilkada. Nanti akan ada rapat khusus untuk membahasnya,” jelas Tito.
Wacana pemilihan gubernur oleh DPRD pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidatonya pada acara HUT ke-60 Golkar, Prabowo mengungkapkan pentingnya perbaikan sistem pilkada di Indonesia. Ia mencontohkan negara seperti Malaysia dan India, yang memilih gubernur melalui DPRD, sebagai model yang bisa diadaptasi.
Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya atas besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pilkada langsung, yang mencapai triliunan rupiah dalam waktu singkat. “Kita semua harus berpikir bersama-sama tentang sistem yang ada. Mari kita pikirkan bersama, apakah sistem ini masih relevan dengan kebutuhan kita saat ini,” ungkapnya.
Dengan dukungan dari Tito Karnavian dan pernyataan Prabowo, wacana perubahan sistem pilkada ini diperkirakan akan menjadi topik pembahasan utama di parlemen dalam waktu dekat.(dtc/vie)
Mendagri Tito Karnavian Setuju Gubernur Dipilih DPRD, Sistem Demokrasi Perwakilan
