BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Baharuddin Daeng Lalla, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terkait kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diputuskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan ini mencakup pemangkasan dana bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
“Pemangkasan TKD tersebut mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, yang mengatur efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN serta APBD untuk Tahun Anggaran 2025. Tentu saja, kebijakan ini akan memengaruhi APBD Kota Balikpapan untuk tahun 2025,” ujar Daeng Lalla kepada awak media di Gedung Parlemen Balikpapan, Senin (10/2/2025).
Pemotongan anggaran TKD berisiko memengaruhi struktur APBD Kota Balikpapan yang ditargetkan mencapai lebih dari Rp4,2 triliun pada 2025. Salah satu sektor yang akan terpengaruh adalah pembangunan infrastruktur, yang memerlukan anggaran cukup besar.
“Pemangkasan Kurang Bayar Bagi Hasil (KBBH) sebesar Rp13,9 triliun, DAU yang terpangkas Rp15,6 triliun, dan DAK fisik yang berkurang Rp18,3 triliun. Dampaknya, akan ada pengurangan cadangan yang seharusnya mencapai lebih dari Rp50 triliun,” jelasnya.
Meskipun menghadapi tantangan pemangkasan TKD, Daeng Lalla tetap optimis Pemkot Balikpapan akan tetap mampu mengoptimalkan anggaran. Ia berharap, kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung bisa tetap tercapai agar pembangunan kota sesuai dengan rencana dalam APBD 2025.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus memastikan bahwa meskipun ada pemangkasan anggaran, pembangunan Balikpapan tetap berjalan dan sesuai dengan yang direncanakan,” tambahnya.
Dengan pemangkasan anggaran ini, DPRD dan Pemkot Balikpapan diharapkan bisa bekerja sama untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pembangunan kota yang membutuhkan anggaran besar, terutama untuk sektor infrastruktur.(sb-03)
Pemangkasan TKD 2025 Berdampak pada Pembangunan Infrastruktur Kota Balikpapan
