SAMARINDA,suarabalikpapan.com — Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan tajam Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi III, Apansyah. Ia menilai pembangunan di wilayah tersebut masih tertinggal, terutama di sektor jalan, air bersih, dan listrik.
“Kemarin kami melakukan inspeksi ke PT Kaltim Prima Coal (KPC), melihat langsung kondisi jalan dari Sangatta ke Bengalon. Sangat memprihatinkan, rusak parah,” ujar Apansyah seusai rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), belum lama ini.
Menurut Apansyah, jalur utama Sangatta–Bengalon yang menjadi akses vital bagi masyarakat dan industri tambang, mengalami kerusakan berat. Padahal, jalan ini sangat aktif digunakan perusahaan tambang seperti KPC. Ia menegaskan bahwa DPRD telah memanggil pihak KPC untuk dimintai pertanggungjawaban.
Namun hingga kini, KPC disebut belum memberikan kepastian kontribusi lantaran masih menunggu rekomendasi dan izin formal terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur tersebut.
“Kita sudah memanggil KPC. Kita ingin tahu bentuk tanggung jawab mereka terhadap kerusakan jalan akibat aktivitas tambang. Tapi jawabannya masih belum konkret, hanya sebatas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti izin formal,” tegasnya.
Selain persoalan jalan, Apansyah juga menyoroti akses air bersih dan listrik yang belum merata di Kutai Timur. Dari total 18 kecamatan yang ada, banyak wilayah masih belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar secara layak.
Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat Kutai Timur termasuk daerah dengan kontribusi besar terhadap ekonomi Kaltim, khususnya dari sektor tambang.
Meski demikian, Apansyah menyebut ada secercah harapan di sektor konektivitas antarwilayah. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Nibung, yang ditargetkan selesai tahun ini. Infrastruktur ini menjadi bagian dari rencana strategis menghubungkan jalur provinsi antara Kutai Timur dan Berau, yang diproyeksikan selesai tahun 2026.
“Kalau berbicara jalur provinsi, Insya Allah tahun 2026 jalan Kutim–Berau akan terhubung. Tahun ini Jembatan Nibung kita pastikan rampung,” ucapnya.
Tak hanya Kutai Timur, Apansyah juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah lain seperti Berau dan Bontang. Di Berau, banyak kawasan masih tertinggal dalam pembangunan jalan dan fasilitas dasar. Sementara di Bontang, masalah banjir kerap terjadi akibat buruknya sistem drainase.
“Di Bontang, persoalan banjir masih sering terjadi. Kita sudah dorong normalisasi drainase dalam forum RPJMD sebelumnya. Ini masalah klasik tapi harus dituntaskan,” katanya.
Melalui Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah menegaskan pihaknya akan terus mendorong perusahaan tambang untuk turut bertanggung jawab atas dampak kegiatan operasional mereka terhadap infrastruktur publik. Ia menyoroti kerusakan jalan lainnya seperti jalur Sangatta–Rantau Pulung, yang juga berada dalam kondisi rusak berat.
“Jalan Sangatta–Rantau Pulung juga hancur, sama parahnya dengan Sangatta–Bengalon. Ini semua harus jadi perhatian serius, baik oleh pemerintah daerah maupun perusahaan tambang,” pungkasnya.(adv)
Apansyah Soroti Ketertinggalan Infrastruktur di Kutai Timur, Jalan Rusak hingga Air Bersih Minim
