BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Yusuf Mustafa, menekankan pentingnya transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah sebagai fondasi utama sistem demokrasi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar pada Senin (30/3/2026) di Perumahan Griya Permata Asri (GPA), Jalan Berantas, RT 52, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Nurdin Ismail dan Sutarno, dengan moderator Siti Juriani.
Dalam sambutannya, Yusuf menjelaskan bahwa PDD merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Selain itu, interaksi juga dilakukan melalui kegiatan reses serta sosialisasi peraturan daerah.
Menurutnya, tema transparansi dalam perencanaan dan penganggaran sangat relevan dalam sistem demokrasi modern.
“Perencanaan dan penganggaran bukan hanya proses teknis, tetapi juga mengandung aspek politik dan partisipasi publik,” ujarnya.
Yusuf menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah proses yang mengintegrasikan aspek politik, teknokratis, serta partisipasi masyarakat dalam menentukan penggunaan anggaran negara.
Ia juga menyebut dokumen perencanaan sebagai dokumen politik karena lahir dari berbagai pilihan kebijakan publik.
“Masyarakat harus terlibat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa lembaga politik belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat secara optimal.
Sementara itu, narasumber Nurdin Ismail menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi pemerintahan, istilah fiskal berkaitan dengan kebijakan pendapatan dan belanja negara.
Ia menekankan bahwa transparansi fiskal menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
“Transparansi fiskal berarti pemerintah membuka informasi secara lengkap, tepat waktu, dan mudah dipahami masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, keterbukaan tersebut mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Narasumber lainnya, Sutarno, menyoroti pentingnya peran DPRD dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki sejumlah instrumen pengawasan, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
“Pengawasan ini penting untuk mencegah penyimpangan keuangan dan praktik KKN,” ujarnya.
Sutarno menambahkan bahwa perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan penganggaran agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien.
Tujuan akhirnya adalah memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(sb-01)
Transparansi Anggaran Jadi Kunci Demokrasi, Yusuf Mustafa Paparkan Lewat PDD Balikpapan Selatan
