SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan dampak serius terhadap sektor perhotelan, khususnya hotel kecil dan non-bintang di Kalimantan Timur (Kaltim).
Minimnya kegiatan instansi pemerintahan yang diselenggarakan di luar kantor menyebabkan penurunan tingkat hunian secara signifikan. Bahkan, sejumlah pelaku usaha perhotelan lokal kini terancam gulung tikar.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi memang penting untuk menghemat belanja negara, namun di sisi lain memberikan tekanan besar bagi pelaku usaha hotel kecil yang selama ini sangat bergantung pada kegiatan lembaga pemerintahan.
“Hotel-hotel kecil selama ini mengandalkan agenda seperti rapat, pelatihan, dan sosialisasi dari instansi pemerintah. Saat kegiatan tersebut dipindahkan ke gedung milik instansi sendiri, mereka kehilangan pasar utama,” jelas Sarkowi.
Ia menambahkan, hotel non-bintang tidak memiliki ketahanan yang sama dengan hotel besar dalam menghadapi perubahan kebijakan secara mendadak. Keterbatasan sumber daya, jaringan bisnis, dan ketergantungan terhadap pasar pemerintahan membuat mereka menjadi kelompok paling rentan.
“Hotel besar mungkin masih bisa bertahan dengan tamu dari kalangan korporasi atau wisatawan luar daerah. Tapi hotel kecil di Samarinda, Balikpapan, dan wilayah lainnya di Kaltim sangat bergantung pada kegiatan pemerintahan,” imbuhnya.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu gelombang penutupan usaha perhotelan skala kecil. Akibatnya, angka pengangguran lokal berpotensi meningkat dan pemulihan ekonomi daerah bisa terhambat.
Namun, Sarkowi melihat adanya titik terang setelah Kementerian Dalam Negeri membuka kembali peluang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di hotel. Ia menilai relaksasi kebijakan ini harus segera dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali industri perhotelan lokal.
“Kebijakan pusat sudah mulai membuka ruang. Tinggal bagaimana implementasinya di daerah. Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan hotel-hotel kecil tidak kembali tersisih dalam proses pemulihan ini,” tegasnya.
Selain itu, Sarkowi mendorong agar para pelaku usaha hotel lokal mulai berbenah. Perbaikan manajemen, peningkatan pelayanan, serta membangun komunikasi aktif dengan instansi pemerintahan menjadi langkah penting untuk kembali bersaing di pasar.
“Pemulihan sektor ini butuh kolaborasi. Pemerintah membuka peluang, dan pelaku usaha harus proaktif untuk menangkapnya,” pungkasnya.(adv)
Hotel Kecil di Kaltim Terancam Tutup, DPRD Minta Pemerintah Turun Tangan
