BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta masyarakat memahami kondisi fiskal daerah yang diperkirakan mengalami tekanan pada tahun 2026. Situasi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi anggaran ke daerah, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan perlu menyesuaikan kebijakan belanja tahun depan.
Anggota DPRD Balikpapan Andi Arif Agung, yang akrab disapa A3, mengatakan bahwa kemampuan fiskal daerah pada 2026 tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah kota diminta lebih selektif dalam menetapkan program prioritas.
“Yang jelas, tahun depan kemampuan fiskal kota tidak sekuat sebelumnya. Pemerintah perlu memperkuat program prioritas agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan tepat sasaran,” ujar A3, Senin (27/10/2025).
Menurut A3, masa reses menjadi momentum penting bagi anggota dewan untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah secara langsung kepada masyarakat. Ia menilai keterbukaan informasi mengenai keuangan daerah sangat penting agar publik memahami alasan di balik berbagai penyesuaian kebijakan pemerintah.
“Masyarakat berhak tahu kondisi fiskal kota. Saat mereka menyampaikan aspirasi, kami juga perlu menjelaskan situasi keuangan yang sedang tertekan. Harapannya, warga dapat memahami arah kebijakan prioritas yang ditempuh pemerintah,” katanya.
Selain menjaring aspirasi, reses juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik mengenai kondisi fiskal. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan usulan serta berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan kota.
A3 menegaskan, meskipun ruang fiskal menurun, program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik tetap harus menjadi prioritas utama. Ia mendorong Pemkot Balikpapan mengoptimalkan sisa anggaran yang tersedia agar tetap berdampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama tahun depan, menurut A3, adalah penanganan banjir di wilayah Balikpapan.
“Yang utama tetap kebutuhan masyarakat. Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar. Kondisi ini justru menjadi pengingat agar tata kelola anggaran daerah semakin efisien dan transparan,” pungkasnya.
DPRD Balikpapan berharap masyarakat tidak hanya memahami tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, tetapi juga turut menjadi bagian dari solusi. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga, perencanaan pembangunan diharapkan bisa berjalan lebih realistis, efisien, dan berkelanjutan pada tahun 2026.(sb-02)
DPRD Balikpapan Imbau Warga Pahami Tekanan Fiskal 2026, Program Prioritas Akan Diperketat
